APKLI Kawal Pelaksanaan UU Pedesaan

Share:

JAKARTA, SuaraKepri.com – Ketua Umum DPP APKLIBaca » Alfian Bersama Mori Pimpin APKLI Kota Tanjungpinang., Ali Mahsun, mengakui bahwa, lapangan kerja di Indonesia masih terbatas khususnya di daerah pedesaan. Dirinya juga melihat, hal tersebut yang menyebabkan masyarakat berburu penghasilan ke kota-kota besar (Urban) bahkan menjadi TKI di luar negeri. Adapun segudang masalah pun akhirnya timbul akibat distorsi tata kelola perkotaan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri. “Tumpang tindih penentu kebijakan antara Kemenakertrans & BNP2TKI, serta mafia pengiriminan TKI jadi determinasi masalah TKI sejak di tanah air maupun negara tujuan. Untuk itu, APKLI mendesak Pemerintah lebih tegas dan berani menghukum berat bagi siapapun yang bersalah sehingga ada efek jera. Mereka itu warga bangsa yang dilindungi konstitusi Negara RI,” tegas Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun dalam merespon maraknya kasus TKI Luar Negeri, pada Kamis (26/12/13). Adapun Ali menilai bahwa, kebiasaan saling lempar tanggung jawab harus dihentikan. Apalagi terdapat kesan memberikan perlindungan terhadap yang bersalah. “Mafia pengiriman TKI ke luar negeri harus diberantas dengan tegas, dan ini bukan rahasia umum,” ujar Ali dilansir dari wartabuana.com. Selain itu, tambah Ali, UU Desa perlu segera disipkan PPnya agar dapat segera diimplementasikan dengan efektif. Ia menilai, perbelakuan UU Desa mampu menciptakan produktifitas masyarakat pedesaan, sehingga mampu mencegah urbanisasi dan mengurangi TKI ke luar negeri. “Semua pihak diminta menahan diri mempolitisasi UU Desa untuk kepentingan sesaat Pemilu 2014Baca » Mendagri Intruksi Kepala Daerah Tertibkan Alat Peraga Kampanye.. Demikian pula pemerintah desa harus siap, bukan sebaliknya dijadikan lahanBaca » H. Rabiin Klaim Pemilik Tanah Diatas Lahan H. Dahnoer Yoesuf. empuk korupsi,” terang Ali Mahsun, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum House Of Indonesia. Ali juga melihat, perlunya sebuah revitalisasi serta adanya upaya-upaya dalam mendorong produktivitas masyarakat melalui dana APBN yang ada setiap tahunnya. Dirinya sekaligus menyatakan bahwa, APKLI siap mengawal pemberlakuannya UU Desa tersebut. “Dengan dana APBN sekitar Rp 750 jt – 1,5 M per tahun setiap desa seharusnya mampu merevitalisasi infrastruktur perekonomian desa. Pasar desa hidup kembali, serta potensi ekonomi antar desa dapat mendongkrak produktifitas masyarakat. Rakyat juga nantinya lebih produktif dan sejahtera, sehingga Urbanisasi dan TKI luar negeri dapat dicegah. Maka dari itu, APKLI mendukung dan mengawal pelaksanaan UU Desa di lapangan. Dalam hal ini, APKLI berpandangan bahwa UU Desa tersebut sebagai kail PKL dalam mengembangkan usaha mereka,” pungkas Ali.

APKLI Kawal Pelaksanaan UU Pedesaan | Redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya

Baca jugaclose