BPK RI Himbau Pemda Wujudkan APBD Secara Online dan Realtime

Share:

TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, BPK RI menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan  CCTV APBD secara online dan realtime. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, termasuk kepada Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika, Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta, dihadapan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Arman Syifa, Walikota/Bupati se-Provinsi Bali, serta Direktur Utama PT. Bank  BPD Bali pada Senin, 30 Desember 2013, di Gedung Widya Sabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar.

Peningkatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menggunankan sistem Non Cash Transaction (NCT) di lingkungan Pemda. Semua kontrak-kontrak yang akan ditandatangani antara Pemda dengan para kontraktor pemenang lelang barang dan jasa diwajibkan menggunakan sistem NCT, karena yang dipergunakan adalah uang negara.

“Dengan sistem ini, transaksi yang dilakukan oleh para pemenang lelang barang dan jasa dapat ditelusuri, dilacak, di-tracking secara mudah dan terdokumentasi, sehingga Pemda dapat menekan peluang terjadinya korupsi,” jelas Ketua BPK RI.

Komitmen ini harus meliputi pelaksanaan Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Daerah secara online pada Bank Daerah dalam rangka pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

Dengan adanya komitmen tersebut, memungkinkan BPK RI dapat mengakses data secara online seluruh transaksi kas Pemerintah Daerah yang ada pada Bank Daerah, termasuk di dalamnya transaksi kas yang terjadi pada seluruh wilayah Pemerintahan Daerah.

Ketua BPK RI menegaskan, manfaat akses online transaksi kas bagi pemda antara lain dapat mencegah penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses pelaporan keuangan, sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

BPK RI berharap dengan akses online secara sistem dapat mencegah KKN secara sistemik dengan adanya semacam CCTV transaksi kas penggunaan APBD di Pemerintah Daerah. Selain itu, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK RI, serta dapat meningkatkan penerimaan daerah. (BPK)

BPK RI Himbau Pemda Wujudkan APBD Secara Online dan Realtime | Redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya