Cabut Pergub Kepri No. 6 Tahun 2017 Atau Digugat Ke MK

0
771

Tanjungpinang – Peraturan Gubernur Kepri (Pergub) Nomor 6 Tahun 2015 tentang disiplin kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemprov Kepri terus mendapatkan penentangan.

Selain belum bisa diterapkan dan terdapat juga kelemahan dari sistim dalam menjalankan Pergub Kepri dari kebijakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun ini.

Bahkan salah satu pejabat Eselon IV di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Sumantri Ardi akan menggugat ke Makamah Kontitusi (MK) bila memang terjadi pemotongan uang makan sesuai dari isi Pergub Kepri No. 6 tersebut.

Yang turut meminta Pergub Kepri itu segera dicabut adalah Irwan Pangabean,ST, MH, Kasi Sarana dan Prasarana SMA Disdik Kepri dengan alasan masih banyaknya kelemahan.

Menurutnya, keberadaan Finger Print (Absensi Sidik Jari) yang dilakukan oleh Gubernur Kepri dan Sekda Provinsi Kepri sangatlah belum tepat dan bermanfaat bagi ASN maupun pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini karena menimbang Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aplikasi yang belum sempurna.

“Adanya program mudharat yang bernama Finger Print menjadikan budaya baru bagi pegawai ASN maupun pegawai honorer, dimana semangat mentalnya berorientasi pada absen jempol. Sehingga banyak pegawai yang hanya mengejar absen pagi hari pukul 08.00 Wib, lalu menghilang dan kembali lagi untuk absen sore harinya pada pukul 16.00 Wib,” ujar Irwan pada Senin malam (10/4).

Namun, terkait Surat Edaran dari Sekda Provinsi Kepulauan Riau yang hanya menunda untuk pemotongan uang makan. Menurut Irwan, sangat tidak relevan dengan kondisi dari pengadaan Finger Print yang programnya jauh dari sempurna.

“Banyak pegawai yang komplen karena setiap hari absen Finger Print kehadiran, namun pada data rekapan perbulan tercatat TMK alias Tidak Masuk Kerja,” ujarnya.

Jelas Irwan, tentu tidak singkronnya data tersebut membuat pegawai baik ASN maupun pegawai honorer sampai saat ini tidak terima gaji.

“Dimana hati nurani para pembesar pembuat kebijakan Finger Print mudharat ini. Banyak pegawai yang tidak bisa beli susu anak dan belanja untuk keluarganya. Mana yang katanya Konektifiti hati?, sebenarnya apa sih niat mereka?. Serius ingin membangun negeri ini atau hanya sekedar ingin buat sensasi bahwa mereka beda dengan masa lalu,” jadi tanda tanya Irwan.

Lanjut Irwan, meskipun hampir semua yang dilakukan belum jelas kebenarannya. Namun, Irwan pernah meminta kepada Sekda Kepri agar penundaan pemotongan bukan hanya uang makan saja tetapi tunjangan lainnya juga ditunda.

“Sangat perlu direvisi kembali sampai sudah siap semua baik SDM maupun Aplikasi Finger Print tersebut. Ingat kalau hampir seluruh pegawai sudah mengeluh dan menyumpah, maka akan binasa akibatnya,” tukasnya.

Tegas Irwan, jika Pergub tersebut tidak juga dievaluasi atau dicabut, dirinya bersama salah seorang ASN Pemprov Kepri bernama Sumantri Ardi,ST, MH akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

“Saya akan gugat sama Sumantri jika tidak dievaluasi atau dicabut Pergub tersebut, saya tidak main-main meskipun jabatan yang menjadi taruhannya, ini menyangkut banyak ASN di Pemprov Kepri,” tutupnya.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Sumantri Ardi bahwa banyak ASN menolak untuk dipangkas tunjangan dan uang makan karena tidak melakukan Finger Print. Padahal mereka mengklaim sedang melakukan dinas luar.

“Meskipun jabatan yang menjadi taruhan, saya dan Irwan tidak akan gentar akan menggugat Gubernur Kepri ke MK,” geramnya.

[sk]

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tinggalkan komentar anda!
Please enter your name here