Dikalahkan Buruh di Sidang PTUN, Pemprov Jabar Siap Banding

    0
    1277
    Demo buruh tuntut kenaikan upah | (foto. merdeka.com)
    Demo buruh tuntut kenaikan upah | (foto. merdeka.com)
    Demo buruh tuntut kenaikan upah | Merdeka.com

    BANDUNG, SuaraKepri.com- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan buruh terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.56-Bangsos/2012 tanggal 18 januari 2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013. Menanggapi itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan banding.

    Menurut Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah, sebenarnya keputusan tentang penangguhan UMK 2013 tersebut sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Jadi kami kemungkinan banding besar,” katanya di Bandung, Sabtu (28/9).

    Pemprov kini tengah menelaah putusan PTUN Bandung, soal gugatan penolakan penangguhan. Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Hukum Acara PTUN yang merevisi UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, pihaknya memiliki waktu 14 hari sejak putusan tersebut diputuskan.

    “Saat ini Pemprov Jabar sesuai dengan tupoksinya, sedang mempersiapkan telaahan atas putusan tersebut,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kamis (26/9), PTUN mengabulkan permohonan buruh. Putusan sidang yang dibacakan oleh Hakim Ketua Lulik Tri Cahyaningrum mengabulkan sebagian gugatan buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), GSBI, KSBSI dan beberapa Federasi Serikat Buruh non Konfederasi.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim membatalkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.56-Bangsos/2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap 209 perusahaan di Jabar.

    [mdk]

    BAGIKAN

    TINGGALKAN BALASAN

    Silahkan tinggalkan komentar anda!
    Please enter your name here