DPRD Kepri Nilai, Pelantikan Kemarin Terburuk Dalam Sejarah Pemerintahan

0
657
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak

Tanjungpinang – Ternyata, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri tidak tutup mata adanya pelantikan dadakan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri, pada hari Senin kemarin. Selain tidak diundang, pemilihan dan penempatan struktur pemerintahan di Pemprov Kepri itu terkesan ditutupi.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan pelaksanaan mutasi pejabat eselon II-IV itu terburuk dalam sejarah pemerintahan di wilayah itu.

“Kami mitra pemerintah saja tidak diundang. Ini menimbulkan kekecewaan anggota legislatif,” ujarnya.

Politikus asal PDIP itu menegaskan saat Kepri dipimpin Ismeth Abdullah hingga HM Sani, mutasi pejabat eselon II-IV selalu dilakukan dengan meminta saran dari pihak eksekutif. Permintaan itu dilandasi hasil pengawasan anggota legislatif terhadap kinerja para pejabat.

Kepala daerah minimal mengikuti 20 persen dari saran atau usulan yang disampaikan pihak legislatif, karena dianggap penting untuk kepentingan pemerintahan.

“Kebijakan mutasi itu memang hak prerogatif kepala daerah, namun sebaiknya meminta saran kepada pihak eksekutif agar hasilnya lebih baik. Karena kami sehari-hari berhubungan dengan para pejabat, dan mengawasi kinerja mereka,” ucapnya.

Pelantikan pejabat eselon II-IV DPRD Kepri dilaksanakan mendadak. Bahkan pihak Biro Humas dan Protokoler Kepri tadi malam tidak mengirimkan jadwal kegiatan Gubernur Nurdin Basirun dan Sekda Kepri Arif Fadillah.

Pelaksanaan pelantikan pejabat itu dilakukan tadi pagi sekitar pukul 08.30 WIB di aula Kantor Pemprov Kepri. Ratusan pejabat menghadirinya untuk mendengar keputusan gubernur.

Di sela-sela acara tersebut, muncul kericuhan. Suara keras keluar dari mulut seorang ASN, yang menganggap acara pelantikan itu molor.

Beberapa saat kemudian puluhan anggota kepolisian mengamankan lokasi acara.

Terkait kericuhan itu, Jumaga menduga ada yang ditutup-tutupi Gubernur Nurdin dalam menetapkan pejabat eselon II-IV.

“Seharusnya pelantikan pejabat eselon II-IV terencana, terbuka untuk publik, bukan terkesan ditutup-tutupi,” singgungnya.

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tinggalkan komentar anda!
Please enter your name here