Kepala DPMD Natuna Ingatkan Kades Pergunakan Anggaran Dengan Baik

0
72

NATUNA, suarakepri.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Indra Joni, berharap seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Natuna, bisa mempergunakan anggaran dengan baik, sesuai regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasalnya, kata Indra Joni, saat ini Pemerintah Pusat tengah gencar-gencarnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD), yang telah dikucurkan oleh Pemerintah kepada seluruh Desa di Indonesia.

Bahkan ia menyebutkan, dalam waktu dekat bersama 35 orang, terdiri dari DPMD, Inspektorat Kabupaten, BPKPAD, Kejaksaan, Kepolisian, 15 0rang Perwakilan Kades serta 15 Perwakikan Babinkamtibmas, akan mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-14 Desember 2017, di Tanjungpinang.

Hal ini, seiring juga dengan telah dilakukannya MoU antara Kepolisian Republik Indonesia, Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT, untuk mensinkronisasikan dalam rangka pengawasan penggunaan dana desa.

“Kita berharap semakin banyak yang mengawasi, semakin baik pula penggunaannya dan tepat sasaran,” kata Indra Joni, diruang kerjanya, Jumat (8/12).

Selain lembaga diatas, pengawasan penggunaan dana desa ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, yang membawahi desanya masing-masing.

“Nanti Camat akan memonitoring dan mengevaluasi setiap penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan tersebut. Dari data yang diperoleh Camat, akan ditembuskan ke DPMD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Alokasi Transfer ke Desa Tahun Anggatan 2018 untuk Kabupaten Natuna, dari DD akan mengalami penurunan sekitar Rp. 2,6 Milyar dan dari ADD sekitar Rp. 16 Milyar, untuk seluruh desa di Kabhpaten Natuna.

“Dari DD yang sebelumnya Rp. 57,1 Milyar menjadi Rp. 5,5 Milyar, sementara dari ADD yang sebelumnya Rp. 71,1 Milyar menjadi Rp. 55,4 Milyar. Penurunan ini, nanti akan berimbas kepada seluruh desa yang ada,” terang Indra Joni.

Masih kata Indra Joni, dari DD setiap desa akan menerima anggaran sekitar Rp. 700 Juta lebih, berdasarkan 77% pro rata dan 23% berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indek kesulitan geografis. Sedangkan yang bersumber dari ADD, dari Rp. 700 Juta hingga ke Rp. 900 Juta.

“Dari dua sumber dana tersebut, masing-masing desa akan menerima berkisar Rp. 1,4 Milyar hingga Rp. 2 Milyar,” sebutnya.

Indra Joni berharap, setiap Pemerintah Desa bisa mempergunakan dana tersebut sesuai prioritas kebutuhan.

Penulis : Imam Agus

[sk]

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tinggalkan komentar anda!
Please enter your name here