Kuato Rokok Tidak Sesuai, Komisi II Tidak Akan Diam

Share:

Komisi II DPRD Kota TanjungpinangBaca » Perda Zakat Inisiatif DPRD Tanjungpinang, Sudah Sesuai Kebutuhan. mengaku tidak akan tinggal diam kalau Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Tanjungpinang mengeluarkan kuota rokok non cukai tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasalnya, BP Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang sudah sepakat terkait pengeluaran kuota rokok non cukai tersebut saat hearing di DPRD Kota Tanjungpinang pada Maret 2017 lalu.

“Kalau BP FTZ Tanjungpinang mengeluarkan kuota tidak sesuai ketentuan dan melanggar kesepakatan, maka saya dan teman – teman DPRD khususnya, tidak akan tinggal diam,” papar Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad SyahrialBaca » Syahrial Apresiasi Pelindo Lunasi Piutang Dan MoU Dengan BUMD., SE saat dikonfirmasi MetroKepri.com, Minggu (17/9/2017).

Legislator PDIP Dapil Tanjungpinang Timur ini mengutarakan, salah satu ketentuan saat hearing kemarin yaitu kuota rokok non cukai yang disetujui harus dalam bentuk batang, bukan dus.

“Kedua, dasar perhitungan pemakaian rokok harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang merokok di wilayah khusus FTZ di Tanjungpinang,” ujar Iyai sapaan akrab Syahrial ini.

Ketiga, masih kata Iyai, perusahaan yang diberikan kuota rokok non cukai harus mendirikan pabrik di Tanjungpinang, sehingga jelas investasinya sesuai tupoksi BP FTZ Tanjungpinang.

Diberitakan sebelumnya, masih beredarnya rokok non cukai atau biasa disebut rokok khusus kawasan bebas di Tanjungpinang, Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Tanjungpinang terkesan saling menyalahkan antar instansi terkait tentang pengawasan peredaran rokok tersebut.

“Kan ada BC dan Disdagin, mereka yang mengawasi peredarannya. Tentunya kalau sampai tak terkontrol dan tidak terawasi, ya tanyakan kembali kepada yang bersangkutan. Mudah – mudahan polemik ini bisa teratasi bersama rekan – rekan di instansi lain dan adik – adik di media,” papar Kepala BP Kawasan Tanjungpinang, Den Yealta, Jumat (15/9/2017).

Dia mengutarakan, rokok kawasan bebas dapat dikonsumsi pada saat hanya berada di kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan tidak diluar kawasan FTZ.

Sementara itu, dari data BP Kawasan Tanjungpinang, untuk gudang penampung rokok kawasan bebas yakni PT. Batu Karang yang berada di Senggarang dan PT. BAJ di daerah Dompak kini kembali mendapatkan kuota lebih kurang 18 ribu dus rokok non cukai yang dialokasikan di daerah khusus Senggarang dan Dompak melalui enam perusahaan asal Jawa.

Keenam perusahaan yang mendapat izin kuota rokok non cukai di kawasan FTZ di Kota Tanjungpinang yakni, PT. Bintan Aroma Sejahtera dengan Jenis S Mild Super Merah, S Mild Super Hijau, S Mild Super 16, dan Absolut.

Kemudian, CV. Tree Star Bintan dengan rokok jenis Luffman (Merah, Abu – abu dan Hijau), Classik Mild, H Mild, Surry Super, dan Amos Internasional.

Serta, PT. Megatama Pinang Abadi kembali diizinkan dengan jenis Rokok UN, Gudang Rezeki dan Strong Mild dan untuk PT. Sarana Dompak Jaya dengan rokok Harmoni Premium 16, RMX Biru, RMX Hitam.

Kuato Rokok Tidak Sesuai, Komisi II Tidak Akan Diam | redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya

Baca jugaclose