Masih Maraknya ILM, Bawaslu Surati KPUD Kepri

Share:

TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Terkait masih adanya Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dari berbagai intitusi pemerintahan, mencantumkan foto yang juga sebagai caleg, BawasluBaca » Mobil Plat Merah Terlihat Saat Pendaftaran SAH Dan Sahnur. Provinsi KepriBaca » Dewan Sahkan APBD 2016 Rp 3.056 Triliun. telah merekomendasikannya ke pihak KPUD Provinsi KepriBaca » Gubernur Janji Tindak Tegas Kampus Bodong di Kepri..

Hal ini diutarakan oleh anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan yang menyampaikan pelanggaran administrasi ILM ini merupakan adanya aturan di PKPU Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pemiluBaca » Caleg Muda Siap Hadapi Politisi Senior..

“Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRDBaca » Dewan Sahkan APBD 2016 Rp 3.056 Triliun. yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara,” ujarnya kepada SuaraKepri.com pada hari Jumat (30/1).

Irawan akui ILM DPRD KepriBaca » DPRD Kepri : Gubernur Kepri Sebenarnya Bisa Antisipasi Pertumbuhan Ekonomi. masih ada terbit di beberapa media, untuk itu pihaknya telah merekomendasikan pelanggaran administrasi itu ke pihak KPUD Kepri. “Sudah kita surati pada hari Senin atau Jumat yang lalu. Jadi kita harap pihak KPUD Kepri lah yang menindak lanjuti pelanggaran tersebut karena itu adalah wewenang mereka,” katanya.

Sementara itu anggota DPRD Kepri, Rudi ChuaBaca » DPRD Kepri Ingatkan Etika Pelantikan di Karimun., SE mengakui dirinya tidak keberatan dan mempersoalkan adanya ILM DPRD Kepri yang masih melibatkan unsur pimpinannya. “Kita tidak mempermasalahkan hal tersebut, meski kami saat ini juga sama-sama menjadi caleg DPRD Kepri pada pemilu 2014Baca » Mendagri Intruksi Kepala Daerah Tertibkan Alat Peraga Kampanye.. Karena belum tentu masyarakat menjadikan ILM itu sebagai acuan untuk memilih,” papar caleg DPRD Kepri dari partai HanuraBaca » Iskandarsyah Turut Mendaftar Bacawako Melalui Hanura. tersebut.

Persoalan adanya aturan yang melarang, Rudi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Bawaslu dan KPUD Kepri menjalankan tugasnya. “Bila memang adanya aturan yang melarang, ya kami persilahkan saja pihak KPUD Kepri untuk menyurati,” tutupnya. (Rika)

Masih Maraknya ILM, Bawaslu Surati KPUD Kepri | Redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya

Baca jugaclose