Menyongsong Era Wartawan Kompeten

Share:

Menyongsong Era Wartawan Kompeten 1

Menyongsong Era “WartawanBaca » Nasehat Singkat Penguji UKW Penuh Makna. Kompeten”

Oleh : Habsul Nurhadi

(Pernah dimuat pada Surat Kabar Umum JAKSA, Bekasi, Edisi 25, Tahun Kedua, 1-15 Juni 2014)

Pada Hari PersBaca » Dilema Pers Antara Dunia Dan Akhirat. Nasional tanggal 2 Februari 2010 di Palembang para insan pers telah menyepakati diterbitkannya Peraturan Dewan PersBaca » Perusahaan Media Dibawah Standart Dewan Pers Sering Digunakan Untuk Ngerjain Orang. Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Pers tersebut, diatur bahwa mulai 9 Februari 2012 para wartawan yang melakukan tugas jurnalistikBaca » PFI Kepri Pamerkan 200 Foto Jurnalistik. di bumi pertiwi Nusantara ini harus melengkapi diri dengan sertifikasi wartawan kompeten dari Dewan Pers.

Konsekuensinya, para narasumber yang akan diwawancarai oleh seseorang wartawan, mulai tahun 2012 itu, berhak meminta wartawan tersebut untuk menunjukkan kartu kompetensi wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Artinya, jika ternyata nantinya ada seseorang wartawan yang hanya memiliki kartu pers dari media penerbitannya saja, atau hanya memiliki kartu tanda anggota dari organisasi kewartawanan yang diikutinya (misalnya PWIBaca » PWI Nilai KPUD Tanjungpinang Telah Melakukan Diskriminasi Terhadap Wartawan., AJI, atau lainnya) saja, dan belum memiliki kartu kompetensi wartawan dari Dewan Pers, maka narasumber berhak menolak untuk diwawancarai oleh wartawan yang belum kompeten tersebut.

Bahkan para narasumber sekarang dapat mengecek pada website “Dewan Pers” apakah seseorang yang mengaku diri sebagai wartawan dan akan mewawancarainya itu sudah tercatat sebagai wartawan kompeten atau belum. Bagi seorang wartawan kompeten yang sudah disahkan oleh Dewan Pers, maka namanya akan terdaftar pada Daftar Wartawan Kompeten dari Dewan Pers, baik sebagai wartawan dalam jenjang “wartawan muda”, jenjang “wartawan madya”, maupun dalam jenjang “wartawan utama”.

Mencegah Wartawan “CNN”

Salah satu maksud atau tujuan dari pemberlakuan SKW ini – dimana semua wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun organisasi kewartawanan lainnya diharuskan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKWBaca » Nasehat Singkat Penguji UKW Penuh Makna.) ini – adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang wartawan, serta untuk menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan oleh pihak yang mengaku-ngaku diri wartawan.

Secara berseloroh salah seorang penguji – kala penulis mengikuti UKW di Jakarta akhir Desember 2011 lalu – mengatakan bahwa dengan diwajibkannya para wartawan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya berdasarkan SKW, maka diharapkan “wajah profesi” wartawan Indonesia ke depan akan terselamatkan dari ulah segelintir “wartawan” yang mempunyai “kartu pers” maupun “kartu anggota suatu organisasi kewartawanan”, namun sejatinya mereka adalah wartawan “CNN”, alias “cuma nengak-nengok” jika ada sesuatu penyelenggaraan acara, atau “cuma nanya-nanya” kepada narasumber tetapi beritanya tidak pernah muncul pada terbitan media massa manapun. Terlebih lagi jika wartawan “CNN” itu sekadar bertujuan untuk menakut-nakuti atau “memeras” pihak narasumber saja, ketimbang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik maupun menjunjung tinggi profesi kewartawanannya.

Dengan diwajibkannya semua wartawan untuk mengikuti UKW, maka pada gilirannya nanti di Indonesia diharapkan dapat tersaring sejumlah wartawan yang benar-benar berprofesi sebagai wartawan profesional dan berkompeten. Artinya, nantinya para wartawan tipe “CNN” itu tidak akan memiliki ruang gerak lagi di bumi Nusantara, demi mengangkat harkat dan martabat serta kehormatan profesi kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendry Chairuddin Bangun dalam suatu kesempatan Safari Jurnalistik di PWI Jawa Barat yang diselenggarakan di Bandung pada akhir tahun 2011 pernah menegaskan sikap organisasi PWI, bahwa daripada PWI memiliki 14 ribu anggota wartawan tetapi tidak kompeten, lebih baik hanya memiliki 3 ribu anggota wartawan tetapi kompeten.

Menjadi wartawan memang merupakan hak azasi seluruh warga negara. Tetapi untuk dapat menjalankan pekerjaan sebagai wartawan, seseorang harus memiliki dan memenuhi SKW, yang di dalamnya berisi rumusan kemampuan kerja, yang mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan atau keahlian, dan aspek sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Ke depan diharapkan pekerjaan kewartawanan ini akan menjadi profesi tersendiri, sebagaimana halnya profesi kedokteran, profesi pengacara hukum, profesi akuntan, profesi psikolog, profesi guru, maupun profesi-profesi “bergengsi” lainnya.

Dengan adanya kewajiban penerapan SKW ini nantinya di tengah-tengah masyarakat akan memungkinkan terseleksi mana orang-orang yang telah kompeten dan profesional sebagai wartawan, dan mana orang-orang yang tidak/belum kompeten alias tidak/belum profesional sebagai wartawan.

Dari sudut profesi, hanya seseorang yang telah memenuhi SKW sajalah yang selayaknya dapat menjalankan pekerjaan wartawan. Adanya persyaratan kompetensi ini dimaksudkan agar peran wartawan dalam menjalankan amanah kemerdekaan pers dapat berjalan dengan baik.

Uji Kompetensi Wartawan

Seseorang yang ingin memiliki sertifikasi wartawan kompeten dari Dewan Pers ini, terlebih dahulu harus menempuh UKW yang dilakukan oleh suatu Lembaga Penguji yang sudah diverifikasi dan memenuhi kriteria serta ditetapkan oleh Dewan Pers.

Peserta yang dapat menjalani UKW tersebut adalah seseorang yang benar-benar berprofesi sebagai wartawan. Setelah wartawan tersebut menjalani jenjang kompetensi Wartawan Muda sekurang-kurangnya tiga tahun, maka ia berhak mengikuti uji kompetensi wartawan tingkat Wartawan Madya. Selanjutnya, setelah menjalani jenjang kompetensi Wartawan Madya sekurang-kurangnya dua tahun, maka ia berhak mengikuti uji kompetensi wartawan untuk jenjang Wartawan Utama.

Soal-soal yang diberikan dalam ujian kompetensi ini disiapkan oleh Lembaga Penguji dengan mengacu kepada perangkat uji kompetensi dari Dewan Pers. Lembaga Penguji ini menentukan kelulusan seseorang wartawan dalam uji kompetensi, dan Dewan Pers mengesahkan kelulusan uji kompetensi tersebut.

Pada dasarnya, soal-soal maupun bahasan pada Uji Kompetensi Wartawan ini merupakan persoalan kegiatan sehari-hari seorang wartawan, sehingga tidak akan terlalu sulit bagi seseorang yang pada setiap harinya benar-benar bergelut dalam dunia kewartawanan. Namun bagi seseorang yang kesehariannya bukan berprofesi sebagai wartawan, maka bahasan maupun soal-soal pada Uji Kompetensi Wartawan ini jelas akan dirasakan berat karena sangat dirasakan asing baginya.

Selain itu, dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan maka seorang wartawan yang sedang mengikuti ujian diwajibkan membawa peralatan “laptop” dan harus mampu mengoperasikan peralatan laptop tersebut untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ini dimaksudkan agar seseorang yang berprofesi sebagai wartawan kompeten itu harus mampu mengikuti kemajuan teknologi, dan tidak lagi “gaptek” alias gagap teknologi.

Mental Positif Wartawan

Dengan adanya ketentuan seseorang wartawan harus memiliki sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers ini, diharapkan nantinya akan benar-benar terjaring sejumlah wartawan yang benar-benar kompeten dan profesional dalam mengemban profesi kewartawanannya, yang dilandasi dengan sikap untuk senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Karakter wartawan kompeten yang sedemikian itu biasanya ditunjang oleh dimilikinya tingkat intelektual dan kecerdasan yang cukup memadai, apalagi karena salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan itu harus melampirkan fotokopi ijazah pendidikan tinggi. Namun yang lebih terpenting, dengan adanya ketentuan untuk memiliki sertifikasi kompetensi wartawan ini, maka seseorang wartawan kompeten diharapkan memiliki landasan sikap mental positif yang konstruktif, dan mampu menghindari sikap mental dan perilaku negatif yang destruktif.

Akhirnya, marilah kita songsong datangnya kecerahan dunia profesi kewartawanan Indonesia. Selamat datang, selamat bertugas, dan selamat berkarya para wartawan kompeten di bumi persada Indonesia tercinta.

Bekasi, 23 Mei 2014

H. Habsul Nurhadi, SE.

Wartawan Utama, Pemegang Sertifikat Dewan Pers Nomor 1513 Tahun 2011.

Menyongsong Era Wartawan Kompeten | Redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya

Baca jugaclose