Pemprov Tidak Perpanjang Kontrak 172 PTT

Share:

Abdul Malik

Abdul Malik

TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Sebanyak 172 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepri tidak diperpanjang kontraknya lagi pada tahun 2014 ini.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, Abdul Malik ketika dijumpai di Gedung Daerah, pada Kamis (16/1) malam. “Berdasarkan Pergub Nomor 31 tahun 2011, ada 3 kategori pemutusan pegawai yang kami lakukan pada tahun 2014 ini,” ujarnya.

Terang Malik, pertama pemutusan kontrak tersebut karena faktor usia, karena batas usia sampai 60 tahun. Kedua, PTT yang diangkat CPNS melalui jalur K1 dan K2 sehingga status mereka tidak lagi PTT. Dan yang ketiga adalah SKPD dimana mereka ditempatkan tidak lagi mengusulkan untuk diperpanjang.

“Jadi apa penyebab yang bersangkutan tidak diusulkan oleh Kepala SKPD, hanya Kepala SKPD yang bersangkutan yang tahu,” kata Tokoh pejuang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur itu.

Pemutusan kontrak ini belum lagi termasuk para PTT yang tersangkut hukum. “Belum termasuk yang tersangkut kasus hukum, karena kita harus menunggu status hukumnya dari Pengadilan Negeri,” tegas Malik.

Setiap PTT maupun PNS yang tersangkut masalah hukum, tambah Malik akan tetap dikenakan dengan 3 jenjang kategori tindakan tegas. “Ada hukuman ringan, sedang dan berat. Hukuman ringan, berupa teguran, untuk PTT membuat pernyataan tertulis. Kategori sedang dalam bentuk peringatan, turun pangkat atau golongan. Yang kategori berat adalah pemecatan,” tutupnya.

Pemprov Tidak Perpanjang Kontrak 172 PTT | redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya