Pengelolaan Keuangan, OPD Harus Sesuai Dengan Produk Hukum

Share:

NATUNA – Dalam pengelolaan keuangan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berupaya melakukan penyempurnaan melalui penyesuaian produk-produk hukum yang disandarkan pada regulasi yang lebih tinggi.

Diantaranya produk hukum, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal,M.Si pada acara Pembukaan Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Gedung Serba Guna Sri Srindit, Ranai, Rabu (29/11).

Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD Kabupaten Natuna dan segenap aparatur pengelola keuangan daerah.

Hamid menambahkan bahwa dari kegiatan ini diharapkan kepada segenap aparatur dengan fungsi pengelolaan keuangan pada OPD, dapat selalu bekerja dengan dengan dilandasi peraturan yang berlaku dan profesional.

“Hal itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, bagi mewujudkan OPD yang lebih produktif dan berwibawa,” ujarnya.

Beliau juga berharap agar segenap peserta dapat bersungguh–sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini.

“Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterapkan,” tegasnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Muhannamar melaporkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya aparatur dalam meningkatkan pemahaman.

“Pemahaman ini berkaitan tentang mekanisme pembayaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ungkapnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari (29 hingga 30 November 2017), bertempat di Gedung Serbaguna Sri Srindit.

Adapun peserta berjumlah 150 orang yang merupakan aparatur pengelolaan keuangan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Penulis : Imam

Pengelolaan Keuangan, OPD Harus Sesuai Dengan Produk Hukum | redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya