Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu Mulai Disosialisasikan

Share:

Tanjungpinang – Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau  melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Hotel CK Tanjungpinang, selama dua hari, Rabu dan Kamis, (11 dan 12 Oktober 2017).

Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2017 dengan tema ” Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Provinsi Kepulauan Riau” yang  dilaksanakan sampai hari Kamis  di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, T S Arif Fadillah.

Sosialisasi hari pertama diisi oleh Narasumber dari UNDP PBB JAKARTA, Boby Rahman dan Wakil Ketua Komisi I DPRD KepriBaca » Dua PAW Anggota DPRD Kepri Dilantik., Taba Iskandar.

Wakil Ketua Komisi I DPRD KepriBaca » KPK Terima 766 Aduan dari Kepri., Taba Iskandar sebagai Narasumber dengan materi, Pelaksanaa Bantuan Hukum di Provinsi KepriBaca » Gubernur Janji Tindak Tegas Kampus Bodong di Kepri. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum.

Ia mengatakan, setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa memandang latar belakang.

“Hukum haruslah ditegakan walaupun esok langit runtuh, itulah adigium didalam hukum,” ucapnya.

Taba juga mengatakan, warga tidak mampu harus mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan pengadilan.

“Masyarakat miskin harus diberikan bantuan hukum dalam perkara keperdataan, pidana dan masalah hukum tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi,” katanya.

Taba Iskandar juga menjelaskan kalau masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum, hanya masyarakat yang berKTP Provinsi Kepulauan Riau.

“Anggarang bantuan hukum ini dianggarkan dari APBD Kepulauan Riau, jadi masyarakat tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum hanya masyarakat Kepulauan Riau,” tegasnya.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Alvon Kurnia Palma yang menjadi Narasumber, mengatakan sosialisasi ini merupakan langkah positif yang diambil oleh pemerintah dalam membantu masyarakat miskin.

“Ini merupakan suatu kebijakn positif yang dibuat oleh pemerintah Kepri karena merupakan satu pintu bagi orang-orang miskin,” katanya.

Alvon menuturkan, Perda no 3 tahun 2017 ini Pemerintah mealokasikan dana guna membiayai layanan bantuan hukum untuk orang miskin.

“Yang dulunya sulit bagi orang miskin dipengadilan karena tidak adanya dana, dan disamping itu untuk memenuhi hak dari tersangka atau terdakwah untuk di pengadilan dan Kepolisian dan prinsip-prinsip Faltrayel, ini merupakan bentuk-bentuk Positif dari Pemerintahan Kepulauan Riau,” ungkap Alvon.

Penulis : Erial

Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu Mulai Disosialisasikan | redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya

Baca jugaclose