Sebelum Oktober, Kabupaten Kundur Akan Disahkan

Share:

TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Daerah otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur, bakal disahkan sebelum Oktober, atau sebelum masa tugas anggota DPR RI periode 2019-2014 berakhir.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Daerah Komisi II DPR RI, Arif Wibowo.

Kata Arif, Undang-Undang pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur menjadi prioritas Komisi II DPR RI untuk disahkan menjadi kabupaten baru.

“Kundur menjadi salah satu DOB prioritas yang akan disahkan karena masuk daerah perbatasan dan berdekatan dengan negara tetangga. Sehingga menjadi prioritas dan perhatian kita. Daerah perbatasan dan bertetangga dengan negara sahabat menjadi perhatian utama kita. Kita tinggal 1,5 bulan lagi kerja, tapi DOB tetap akan kita sahkan,” kata Arif dalam rapat pembahasan pemekaran calon DOB bersama Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (5/8) pukul 09.00 WIB.

Arif menyampaikan, terkait pemekaran daerah di Provinsi Kepri, sudah dibahas di DPR RI namun belum selesai. Tahapan selanjutnya, adalah mendengarkan dari pemerintah terhadap upaya yang sudah dilakukan untuk pemekaran.

“Baik dari aspek kesiapan daerah dan maupun dari aspek yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah. Hal itu, yang menyangkut segala yang menjadi syarat secara teknis, maupun secara ateratif,” ungkap Arif.

Soal calon DOB Kabupaten Kepulauan Kundur itu yang menurut Pemprov Kepri memiliki kekurangan dalam hal kemampuan ekonomi, kata Arif, bagi DPR RI, hal tersebut adalah masalah yang sifatnya teknis.

“Segala yang sifatnya teknis itu adalah menjadi kejanggalan. Sebab kita telah menimbang, lebih kepada strategsi dan politis. Dan menyangkut ketahanan dan kedaulatan kita. Yang sering kita katakan, sebagai pendekatan fuse strategis, yakni daerah-daerah terluar, perbatasan, tertinggal dan pedalaman,” jelasnya.

Terkait dengan itu, lanjut Arif, dari 87 DOB yang sudah ada Rancangan Undang-Undang (RUU), belum tentu semua yang akan disahkan. Yang menjadi prioritas untuk disahkan adalah, DOB daerah perbatasan dan bertetangga dengan negara luar.

“Jadi untuk Kundur sudah masuk di dalam 65 calon DOB, dan dua sisanya Natuna Selatan dan Barat, nanti pada tahap dua di pembahasan 22 calon DOB. Saat ini, ada 87 DOB di Indonesia yang akan diusulkan dimekarkan. Tahap pertama diusulkan 65 DOB, tahap kedua 22 DOB, sehingga totalnya 87 DOB,” ujar Arif.

Ketika ditanya apakah harapan masyarakat Kundur bisa terwujud menjadi kabupaten baru, ia optimis DPR bakal mewujudkannya.

“Selagi Kundur syaratnya sudah lengkap, berada di daerah perbatasan dan bertetangga dengan negara lain, saya yakin akan disahkan. Karena itu prioritas kami,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wirano menambahkan, anggota DPR RI akan kembali masuk kerja pada 15 Agustus. Menjelang HUT RI, 17 Agustus, maka mereka belum bersidang.

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil kajian Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, dari 87 DOB yang sudah dapat Surat Presiden (Sebelumnya disebut Ampres), hanya 33 DOB yang layak dimekarkan.

“Tapi kita tetap ajukan yang 87 DOB itu. Kita berani mengajukan semua itu karena secara normatif sudah sesuai dengan PP 78 dan dan UU Otonomi Daerah. Kita juga sudah lakukan kajian akademik,” ujarnya.

Meski hanya 33 DOB yang direkomendasikan DPOD, tidak mengurangi niat DPR untuk mengajukan semua DOB tersebut untuk disahkan. DPR tidak akan membatasi jumlah DOB untuk diajukan disahkan. Dijelaskannya, sebelum disahkan, masih ada pembahasan yang sifatnya kebijakan politik antara DPR dan pemerintah. Isu yang paling santer untuk dibahas adalah mengenai DOB di daerah perbatasan.

“Itu adalah halaman negara kita. Wajah negara kita. Sehingga perlu perhatian serius. Karena itu, pemekaran menjadi salah satu cara tepat agar daerah perbatasan lebih cepat maju,” urainya.

DPR tinggal menunggu political will dari pemerintah pusat dalam pembahasan nanti. “Jika itu sudah sejalan, saya jamin UU DOB yang di daerah perbatasan akan disahkan,” tegasnya.

DPR membaginya menjadi 2 panja. Panja DOB Papua diketuai Khatibul Umam Wirano dan Panja Non Papua diketuai Arif Wibowo. Meski pembahasan dilakukan dua panja, namun skala prioritas daerah perbatasan dan bertetangga dengan negara lain tetap sama.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepri H Muhammad Sani, memaparkan beberapa daerah yang telah siap dimekarkan oleh Provinsi Kepri. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Kepri yang sudah siap dimekarkan, yakni Kabupaten Kepulauan Kundur yang akan dimekarkan dari Kabupaten Karimun, Kemudian Kabupaten Natuna Selatan dan Natuna Barat yang akan dimekarkan dari Kabupten Natuna dan Kabupaten Bintan Kepulauan dimekarkan dari Kabupaten Bintan. (HK)

Sebelum Oktober, Kabupaten Kundur Akan Disahkan | Redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya

  • Sani Kunjungi Karimun Dan Kundur
    Tuesday, 31-12-2013 | 18:24 WIB #, #

    TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Selama dua hari, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Muhammad Sani berkunjung ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun yang merupakan...