Seluruh Fraksi Sepakat Bahas Perda Pendidikan

Share:

Tanjungpinang –  Seluruh fraksi DPRD KepriBaca » Komisi III DPRD Kepri Kesal, Serapan Anggaran Pembangunan Jalan Rendah. sepakat untuk melanjutkan hak inisiatif pengelolaan pendidikanBaca » LKSN OSN Pendidikan Khusus Sebagai Jembatan Menuju Jenjang Prestasi. diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ketua DPRDBaca » Dewan Sahkan APBD 2016 Rp 3.056 Triliun. KepriBaca » Dewan Sahkan APBD 2016 Rp 3.056 Triliun. Jumaga NadeakBaca » Terkait Posisi Wagub, HMI Desak Segera Diisi. mengatakan dengan sepakatnya seluruh fraksi, maka DPRD akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas perda.

“Yang Saya tangkap, dari seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan pendidikan ini dilanjutkan dalam Pansus,” kata Jumaga saat memimpin rapat paripurna diruang rapat DPRD Kepri, Senin (23/10).

Sebelumnya, fraksi PDIPBaca » Rakerda II PDI Perjuangan Provinsi Kepri Target Pertahankan Kemenangan. melihat bahwa Perda Pendidikan ini wajib dimiliki Kepri. Namun, fraksi Banteng meminta agar dalam pembahasannya nanti juga mengatur soal kejelasan para tenaga pendidik juga. “Selama ini, tenaga pendidik yang masih berstatus honorer statusnya belum jelas. Maka dari itu, perda ini nantinya harus mengatur itu,” kata juru bicara fraksi PDIP Ery Suandi.

Begitu juga dengan Fraksi GolkarBaca » Golkar dan Demokrat Akan Koalisi di Pilwako Tanjungpinang.. Partai Golkar melihat bahwa peran pemerintah diperlukan dalam dunia pendidikan untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU Pendidikan kita. “Misalnya soal spiritual agama, budaya Melayu dan hal-hal yang bersifat kedaerah. Maka dari itu, kami sepakat agar hak inisiatif ini dilanjutkan pembahasannya,” kata juru bicara Golkar Thomas Suprapto.

Demikian juga dengan Fraksi DemokratBaca » Golkar dan Demokrat Akan Koalisi di Pilwako Tanjungpinang.. Lewat juru bicaranya Afrizal Dachlan, Demokrat meminta agar Perda ini nantinya menjamin pendidikan 12 tahun berjalan di Kepri ini. “Juga pendidikan ini merata, tidak diskriminatif, dan memiliki kualitas pendidikan yang baik,” kata Afrizal Dachlan.

Fraksi HanuraBaca » Inilah Visi Misi Balon Wako Penjaringan Hanura. Plus lewat juru bicaranya RudiBaca » Walikota Batam: Kalau Perda Baca Alqur’an Dihapus Tinggal Ganti Perwako. Chua menekankan tentang pendidikan yang harus merata hingga pelosok Kepri. Selain itu, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih terarah dan bermanfaat bagi anak-anak kurang mampu.

Fraksi PKS-PPP juga menyatakan sepakat agar pembahasan Perda Inisiatif ini dilanjutkan. Fraksi PKS-PPP juga meminta agar dari 89 pasal nantinya memuat beberapa hal teknis. “Perlu diuraikan kewenangan, standar minimal pendidikan, kurikulum, perijinan lembaga pendidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat,” kata juru bicara PKS-PPP Sarafudin Aluan.

Terakhir, Fraksi Kebangkitan NAsional menitipkan agar akses pelayanan yang merata dan terjangkau dapat diberikan oleh dunia pendidikan di Kepri?. (*)

Seluruh Fraksi Sepakat Bahas Perda Pendidikan | redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya

Baca jugaclose