SKPD Merupakan Penyumbang Opini Paling Besar Penilaian WTP

Share:

TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Audit pendahuluan anggaran tahun 2013 Pemko Tanjungpinang oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kepri pada hari Selasa (11/2) dilaksanakan di kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang. Tim BPKP Provinsi Kepri hadir dalam pemeriksaan pendahuluan ini dipimpin oleh Drs. Parna, MM dengan anggota Kusuma Diningtyas, Ibrahim, Oktavina Viana.

Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa kini di Pemko Tanjungpinang ada sekitar 36 SKPD, 1 SKPD urusan wajib, 2 SKPD urusan khusus.

“Pada tahun 2014 ini, selain SKPD, Kecamatan, BLU, kini sekolah-sekolah, puskesmas hingga kelurahan memiliki anggaran sendiri yang dikelola mereka agar dapat bertanggung jawab secara akuntabel,” ujarnya.

Kendala pada tahun 2013 seperti perencanaan yang belum matang, Lis menilai dari segi kendala penyerapan pendapatan yang belum maksimal tidak mengganggu dan menghambat pelaksanaan anggaran tahun 2013.

“Pada tahun 2014 ini, bukan ambisi pribadi tetapi ini sebagai tanggung jawab bersama, dalam pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Agar menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi,” katanya.

Ada beberapa kebijakan yang ia perbaiki seprti dana bergulir diverifikasi kembali serta aset tetap disensus dan didata kembali.

“Harapan kita dengan adanya laporan ke BPKP Kepri ini agar dapat meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan akan kami laporkan, 31 Maret 2014 paling lambat,” tambahnya

Drs. Parna, MM Ketua tim Audit BPKP Kepri, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Undang-undang tentang fungsi, tugas dan wewenang dari BPK.

“Selama 21 hari pihak kami akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan rinci akan dilakukan karena pihak Pemko Tanjungpinang dan SKPD telah menyampaikan lampiran pertanggung jawaban anggaran tahun 2013,” ujarnya.

Parna menjelaskan bisa tercapainya WTP, masing-masing SKPD harus dapat membantu penyampaian pertanggung jawaban anggaran yang telah digunakan.

“Sebelumnya Pemko Tanjungpinang yang telah mendapat WTP pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 akan dilihat dan ditindak lanjuti apakah masih bisa meraih WTP pada tahun 2013,” paparnya.

Untuk penilaian, SKPD adalah penyumbang besar opini penilaian untuk meraih WTP ini kata Parna lagi.

“Berilah data yang sebenar-benarnya dan dengan waktu sesuai jadwal. Angka yg telah diserahkan, akan menjadi tolak ukur. Bila ada perselisihan angka yang terjadi diantara SKPD, agar dapat diperjelaskan dan didukung dengan dokumen yang bisa dipertanggung jawab,” ungkapnya.

BPKP Kepri, melalui Parna tegaskan perselisihan dalam pemeriksaan berdasarkan data, fakta dan regulasi bukan berdasarkan rekayasa. (Akok)

SKPD Merupakan Penyumbang Opini Paling Besar Penilaian WTP | Redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya