Tak Ada Permohonan Maaf Dalam Surat Balasan Tony Abbott

Share:

JAKARTA, SuaraKepri.com – Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan, dirinya telah membaca isi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, surat itu hanya memberikan pernyataan penyesalan yang mendalam dari Abbot karena Presiden Indonesia merasa malu dan dipermalukan oleh kejadian penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap SBY dan sejumlah pejabat serta tokoh di Indonesia.

“Saya tegaskan presiden enggak malu, dia marah. Dia (bilang) sama Australia ‘saya marah’,” kata Hidayat dengan nada meningkat dari suara sebelumnya, di Gedung Kementerian Perindustrian, Selasa, 26 November 2013. Dia kecewa dengan surat Abbott tersebut karena tidak mencantumkan kalimat permintaan maaf kepada presiden.

“Saya baca dalam suratnya itu belum ada kata kata permintaan maaf,” katanya.

Kendati demikian, Hidayat berharap hubungan Indonesia dengan Australia di sektor ekonomi tidak terpengaruh oleh skandal penyadapan tersebut. “Kalau bisa hubungan business to bussines jangan ada tindakan apa-apa, jalan terus. Tapi suasana kan jadi kaku karena pemerintahnya lagi tegang,” kata dia.

Hidayat mengatakan penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat hubungan Indonesia dan Australia semakin lama semakin merenggang. Oleh karena itu, dia berharap masalah penyadapan dapat selesai dalam bulan ini.

Dia tidak menganjurkan hubungan kegiatan ekonomi antara dua negara tetangga ini putus, terutama untuk urusan bisnis. Kendati dia berharap hubungan bisnis berjalan terus antara Indonesia dengan Australia, Hidayat pesimis dengan kelangsungan kerjasama kedua negara ini. “Jangan makin lama (diselesaikan masalahnya) karena semakin lama semakin menggerus hubungan,” kata dia.

Pada Selasa, 19 November 2013, harian ABC dan The Guardian Australia memuat dokumen yang menyebut intelijen Australia menyadap telepon milik SBY serta sembilan orang lainnya, termasuk istri, penasihat, dan beberapa menteri, selama 15 hari pada Agustus 2009. Dokumen tersebut berasal dari bekas kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pemulangan duta besar adalah bentuk hubungan yang tidak baik antara Indonesia dan Australia. Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menarik pulang Nadjib Riphat Kesoema bukan hal yang remeh atau sepele. Dalam sebuah diplomasi, pemulangan duta besar merupakan suatu keputusan serius sebuah negara. Meski demikian, Marty membantah jika pemulangan ini dikatakan sebagai bentuk pemutusan hubungan diplomatik. (Ali Hidayat)

Tak Ada Permohonan Maaf Dalam Surat Balasan Tony Abbott | redaksi

Komentar Pembaca


Berita Lainnya