Terkait UU MD3, FOKKERMAPI Nilai DPR RI Ngawur

0
54

Jakarta, SuaraKepri – Pengesahan undang-undang tentang MPR,DPR,DPD,DPRD dalam rapat paripurna DPR RI, Senin(12/2/2018) dinilai ‘ngawur’.

DPR RI lalu menuai protes dari Forum Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemrintahan Se-Indonesia (FOKKERMAPI), menolak pengesahan UU MD3 tersebut.

Satu jam setelah disahkannya UU MD3, Niko Ardian selaku ketua Umum FOKKERMAPI langsung merespon dengan berkoordinasi dengan seluruh kampus yang tergabung dalam keanggotaan FOKKERMAPI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk segera melakukan kajian terhadap poin-poin revisi yang telah di ahkan dalam Paripurna DPR RI.

FOKKERMAPI mengkritik beberapa poin revisi, diantaranya seperti Kewenangan DPD dalam evaluasi dan pemantauan Ranperda/Peraturan daerah.

“FOKKERMAPI menilai poin ini akan bertabrakan dengan UU Pemerintah daerah yang telah memberikan kewenangan kepada jajaran eksekutif, Sehingga akan berpotensi merugikan rakyat yang sudah menaruh harapan kepada kepala daerah yang sudah dipilihnya,” ujar Niko.

DPD itu mitra pemerintah pusat bukan mitra pemerintah daerah harusnya DPD fokus saja terhadap program-program pusat untuk masyarakat daerah yang diwakilinya, jangan terlalu jauh masuk kedalam ranah yg bukan kewenangannya.

“Kemudian, poin selanjutnya tentang DPR RI bisa mengambil langkah hukum apabila seseorang, sekolompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” jelasnya.

FOKKERMAPI menilai DPR RI harus menjelaskan batasan-batasan apa saja yang dianggap merendahkan sehingga ini tidak terkesan jadi alat pembungkaman dalam mengemukakan pendapat.

“DPR itu penyambung lidah rakyat. harusnya DPR terbuka terhadap kritikan dan masukan dari rakyat bukan malah sibuk membuat undang-undang yg mempersempit ruang dalam berpendapat bahkan menjadi lembaga anti kritik yang menghilangkan kepercayaan masyarakat,” tegas Niko Ardian.

FOKKERMAPI mengingatkan kepada DPR agar dalam setiap pengambilan keputusan supaya lebih mempertimbangkan undang-undang yang ada atau peraturan sebelumnya.

“Ini agar hukum tidak timpang tindih dalam menjaga stabilitas dalam bernegara karena selama ini dinilai NGAWUR,” geramnya.

Penulis : Agus

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tinggalkan komentar anda!
Please enter your name here