Connect with us

9 Propemperda Kembali Masuk Pembahasan DPRD Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang

9 Propemperda Kembali Masuk Pembahasan DPRD Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang, SuaraKepri – Sembilan
(9) rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018 kembali masuk dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang di sidang paripurna istimewa, Senin (26/3/18) siang di Ruang Sidang Utama DPRD Tanjungpinang, Senggarang.

Dalam sidang yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno itu, dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang Raja Ariza serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanjungpinang.

“Penetapan bersama Propemperda Tanjungpinang 2018 saya buka secara resmi untuk disahkan menjadi program kerja bersama pemerintah dan legislatif,” ucap Suparno sambil mengetuk palu sidang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza mengatakan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pasal 39 undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang dan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan penyusunan bahwa peraturan daerah dilakukan melalui prograg Propemperda.

“Melalui DPRD tahun 2018, pamerintah kota tanjungpinang telah mengusulkan 9 rancangan peraturan daerah kepada DPRD kota Tanjungpinang,” ujar Raja.

Adapun sembilan Propemperda yang masuk pembahasan antara lain :

1. Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tanjungpinang tahun 2019.

2. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tanjungpinang tahun 2017.

3. Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tanjungpinang tahun 2018.

4. Ranperda tentang rencana detail tata ruang.

5. Ranperda tentang perubahan tentang atas perda kita Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ketertiban umum.

6. Ranperda tentang pengelolaan kawasan cagar budaya pulau penyengat sebagai wisata budaya kota Tanjungpinang.

7. Ranperda tentang perubahan kedua atas perda kota tanjungpinang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.

8. Ranperda tentang perubahan atas perda kota tanjungpinang nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan.

9. Ranperda tentang perubahan aras perda kota tanjungpinang no 10 tahun 2007 tentang bangunan gedung.

“Propemperda yang diusulkan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan bernegara bagi masyarakat kota Tanjungpinang, sehingga kepastian hukum Melalui regulasi dalam bentuk peraturan daerah merupakan elemen/instrumen yang sangat penting,” jelasnya.

Karena ada peraturan yang bersifat mengikat merupakan cermin Keseriusan pemerintah untuk membina, mengawasi dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat terutama dalam hal pengaturan anggaran dan pembiayaan tata ruang wilayah, ketertiban umum, perpajakan untuk menggali pendapatan asli daerah, partisipasi masyarakat dalam bidang politik dan pembangunan.

“Kelembagaan masyarakat dan penataan pembangunan fisik yang lebih tertara dalam hal fisik dan perizinan pada pembangunan gedung,” paparnya.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah berdiri saat ini memerlukan pondasi yang kuat yaitu dengan dibuatnya regulasi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan 9 Rancangan Peraturan Daerah ke DPRD Tanjungpinang untuk selanjutnya dibahas menjadi Perda,” tambahnya.

Selanjutnya Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Rika Adrian selaku Anggota DPRD Tanjungpinang maju ke mimbar membacakan pembukaan rancangan Propemperda Tanjungpinang 2018.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah menyusun Propemperda ini sedemikian rupa. Semoga apa yang diharapkan bersama dapat dilaksanakan dengan baik kedepan,” kata Rika.

Sedangkan adapun daftar prioritas Ranperda dari DPRD Tanjungpinang, kata Rika, adalah Ranperda Kepemudaan dan Ranperda tentang Pembiayaan Haji.

“Untuk 9 Ranperda prioritas Pemerintah yang diusulkan, yakni, Ranperda APBD 2019, Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017, Ranperda Pembahasan APBD-P 2018, Ranperda tentang Detail Tata Ruang, Ranperda tentang Cagar Budaya Penyengat, Ranperda tentang Pajak Daerah, Ranperda Lembaga Permasyarakatan dan Ranperda Bangunan Gedung,” ungkap Rika.

Penulis : Budi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lainnya di topik Tanjungpinang

To Top