Connect with us

DPRD Tanjungpinang Gelar Rapat Paripurna Terkait Surat Rekomendasi LKPJ Wali Kota

Tanjungpinang

DPRD Tanjungpinang Gelar Rapat Paripurna Terkait Surat Rekomendasi LKPJ Wali Kota

TANJUNGPINANG, SuaraKepri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna penyampaian surat keputusan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2017 dan  LKPJ akhir masa jabatan Wali Kota periode 2013-2018, Selasa (02/05).

Surat keputusan rekomendasi LKPJ TA 2017 dibacakan ketua pansus DPRD Kota Tanjungpinang, Petrus Sitohang merekomendasi berdasarkan melihat dari capaian indikator agregat kota Tanjungpinang dalam LKPJ TA 2017.

Dimana pertumbuhan PDRB ekonomi 2017 belum mencapai target sebesar 69,78 persen, untuk itu DPRD Kota Tanjungpinang merekomensikan agar Pemko Tanjungpinang dapat mengupayakan target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi kedua tentang laju inflasi kota Tanjungpinang belum mencapai 2 persen, agar TPID bekerja lebih bekerja maksimal dalam mengendalikan inflasi.

Terus, rekomendasi ketiga tentang pengelolaan anggaran daerah agar perencenaan lebih baik lagi sehingga realisasi anggaran dan capaian anggaran dapat tercapai dan tidak menimbulkan sisa lebih anggarann.

Rekomendasi ke empat, DPRD memandang sektor pariwisata sebagai salah satu PAD unggulan, karena itu DPRD Tanjungpinang merekomendasikan agar kedepan perlu upaya-upaya peningkatan secara sistematis dan terarah untuk mengembang destinasi wisata kota Tanjungpinang dan memberikan insentif pada pelaku-pelaku wisata yang ada dalam kota Tanjungpinang.

”Khususnya masyarakat pelaku usaha pariwisata kota Tanjungpinang,” terang Petrus Sitohang di ruang rapat paripurna istimewa DPRD kota Tanjungpinang.

Pembahasan yang lain, DPRD Kota Tanjungpinang meminta agar lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan meteran tersendiri sehingga jelas berapa pembayarannya setiap bulan.

Karena itu, dewan pun meminta Pemko Tanjungpinang untuk melakukan rapat kerja dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tanjungpinang membahas pemasangan meteran ini.

“Pemko setiap bulan dibebankan biaya PJU senilai Rp 1,2 miliar dan nilainya sama setiap bulan. Totalnya satu tahun sekitar 14,4 miliar,” papar Petrus.

Menurut nya, kini banyak bola lampu PJU yang mati. Selain itu, upaya menghemat biaya PJU, bola lampu sudah diganti menjadi LED. Menurutnya, bola lampu jenis LED bisa menghemat listrik sekitar 50 persen.

“Harus ada sistem atau tolak ukur yang digunakan untuk menghitung biaya PJU. Selama ini, masih sistem gelondongan,” tutupnya.

Penulis : Erial

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lainnya di topik Tanjungpinang

To Top