Connect with us

SuaraKepri.com

Idris Zaini : Provinsi Khusus Pulau Tujuh Sudah Kita Suarakan Sejak Tahun 2005

Tanjungpinang

Idris Zaini : Provinsi Khusus Pulau Tujuh Sudah Kita Suarakan Sejak Tahun 2005

Natuna, SuaraKepri – Bupati Kabupaten Natuna yang kini dijabat oleh Hamid Rizal, terus dan gencar untuk berjuang terbentuknya Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas.

Ternyata untuk terbentuknya Provinsi Khusus itu telah disuarakan sejak tahun 2005 lalu. Hal ini disampaikan oleh Idris Zaini, salah satu tokoh masyarakat Kepri, yang juga orang nomor dua dalam perjuangan pembentukan provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Idris Zaini mengatakan Pulau Tujuh yang kita kenal melegendaris dibumi segantang lada yang terletak di daerah perbatasan yang dulunya dikenal sebagai daerah Smoker.

“Smoker yang lebih menikmati fasilitas perdagangan dan komunikasi dengan Malaysia dan Singapore serta dengan Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang sudah menjadi 2 Kabupaten Kepulauan, yang sangat Potensial, Strategis dan Prospektip untuk dapat menjadi Seven Islan Privince, yaitu Provinsi Ekonomi Khusus daerah Perbatasan,” ujarnya.

Pemerintah Pusat dan Masyarakat Pulau Tujuh tentunya sama-sama memiliki kepentingan terhadap Pengamanan Negara dan Konsolidasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam seperti Gas, Minyak, Kelautan dan keindahan Pariwisata bagi Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Tujuh dan Indonesia pada umumnya.

“Ide pembentukan Provinsi Khusus Pulau Tujuh ini bukan hal yang baru, tahun 2005. Tiga belas tahun yang lalu sudah pernah secara langsung saya sampaikan kepada Gubernur pertama Kepri, Drs H. Ismeth Abdullah. Dimana pada saat itu saya bersetatus sebagai Putra Melayu Pertama Kepri yang menjadi Senator anggota DPD RI/MPR-RI periode pertama tahun 2004/2009 di Senayan, mewakili Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya.

Mendengar pernyataan Idris tersebut, sempat membuat Ismeth sedikit terkejut, namun Ismet sangat memahami setelah dijelaskan bahwa pembentukannya bukan sekarang dan pembentukan itu sangat tergantung dengan kinerja dan prestasi Gubernur yang akan memimpin Provinsi Kepri kedepan.

“Sekiranya Ismet yang Insha Allah memimpin Kepri bisa dua priode kedepan sukses sesuai dengan visi misinya menuju masyarakat Kepri yang sejahtera sebagai Bunda tanah melayu, maka Provinsi Pulau Tujuh tidak perlu dibentuk, sudah cukup dengan Provinsi Kepri,” cerita Idris.

Sampai dengan tahun kelima kepemimpinan Gubernur pertama Kepri sangat Sukses dan berhasil, dimana saat itu Provinsi Kepri masuk 6 besar sebagai provinsi terbaik Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangannya dari 33 provinsi di Indonesia.

“Untuk itu saya Optimis di priode kedua kepemimpinannya akan menghantarkan Kepri menjadi Pusat Prekonomian Indonesia yang bisa Sejajar bermitra dengan Singapore dan Malaysia,” jelasnya.

Tapi sayang akhir-akhir ini, tegasnya, Kepri sedang mengalami kemunduran dibidang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya di Kota Batam.

Disisi lain Kondisi pembangunan Ekonomi dan Insfrastruktur di Wilayah Pulau Tujuh yang diwakili Natuna dan Anambas sepertinya terindikasi Stagnan, belum banyak mendapatkan perhatian yang serius dan bantuan yang nyata serta konkrit dari Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat.

“Pembangunan Kepri masih didominasi oleh wikayah Batam, Bintan, Tanjung Pinang dan Karimun. Sedangkan Anambas, Natuna dan Lingga masih belum banyak Perubahan dan Pembangunannya lamban, ini juga bisa dilihat dari konstribusi anggaran APBD Prov. Kepri yang sedikit untuk Pembangunan NAL( Natuna, Anambas dan Lingga),” tegasnya.

Khusus Lingga, Idris melihat, Lingga diuntungkan dengan kepeminpinan Bupatinya yang Gesit, Energik dan Cerdas membangun Networking ke Pusat.

Sehingga beberapa kali pertemuan Idris di Forum-forum Nasional dengan berbagai kalangan Pejabat Pemerintah Pusat, Idris selalu mendapatkan informasi dari mereka dimana mereka adalah rekannya.

“Mereka bilang ada kerjasama yang baik dengan Lingga,” aku Idris.

Rencana Pembentukan Provinsi Baru disetiap kawasan yang terus bertumbuh tapi masih tetap ketinggalan dari yang lain, kondisi ini bisa menjadi pemicu bagi sejarah yang berulang dan berkelanjutan yang memunculkan keinginan kembali untuk membuat daerah otonom baru karena ketidak puasan yang mereka alami.

“Sejarah yang berulang ini bisa sama-sama kita lihat, disaat kita sama-sama berjuang memisahkan diri dari Provinsi Riau untuk menjadikan Provinsi Kepri. Karena kita merasakan tidak dipedulikan, ditinggalkan dan tidak ada keadilan ekonomi oleh Provinsi Induk dan alhamdulillah provinsi yang kita cita-citakan berdiri, begitu juga Kabupaten Natuna sudah lebih dahulu berdiri dan saat itu Anambas belum ada,” Idris mengingatkan.

Untuk masyarakat Anambas yang terdiri dari Tarempa-Siantan, Palmatak Dan Jemaja-Letung yang total masyakatnya hanya sekitar sepertiga dari masyarakat Natuna berimplikasi kepada sedikitnya anggota legislatif yang duduk di DPRD Kabupaten Natuna.

Sehingga APBD yang besar itu hanya sekitar 10 sampai dengan 20 persen saja yang bisa dinikmati oleh Masyarakat Anambas.

“Yang akhirnya dengan penuh perjuangan melawan ketidakadilan Natuna untuk memisahkan diri dan alhamdulillah berkat Redho Allah terbentuklah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan Sukses mendapatkan APBD sekitar Rp1 Triliun yang hampir menyamai APBD Natuna,” paparnya.

Sekarang sejarah dan keinginan ini berulang kembali dengan adanya rencana dan perjuangan untuk membentuk Provinsi baru yang diPrakarsai dan digesa oleh Bupati Natuna, Drs. Hamid Rizal yang juga Ketua DPD PAN Kepri.

Dialam Demokrasi sekarang ini tentunya keinginan diatas biasa dan sah-sah saja, tidak ada yang melarang, silakan berjuang sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Namun harus juga secara sadar dan bertanggungjawab mau untuk instropeksi serta mengevaluasi diri serta bertanya Kenapa selama memimpin ini dengan wilayah dan penduduk yang lebih kecil, rentang kendali yang lebih dekat dan Anggaran yang sangat cukup kalau tidak mau dibilang besar. Tapi faktanya kesejahteraan masyarakatnya tetap jauh dari sejahtera, pelayanan publiknya rendah, lapangan pekerjaan sulit, ekonomi tidak berkembang baik dan Korupsinya ada dimana mana, itu yang ketangkap ketahuan dan yang tidak ketahuan terindikasi lebih banyak lagi,” tegasnya.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, Idris ingin menyarankan agar semuanya meluruskan niat, jangan sampai ada niat-niat pribadi dan memaksakan serta jauh dari keinginan masyarakat.

“Kita berharap para Tokoh dan pejuang pembentukan Prov. Kepri, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas serta Gubernur Kepri, Bupati Natuna dan Bupati Anambas dapat bersama-sama membicarakannya dan mencari Solusi terbaik bagi kemajuan pembangunan, Keseimbangan, keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Anambas dan Natuna,” jelasnya lagi.

“Hal ini dapat dilakukan segera bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Maret ini,” ungkapnya.

Sumber : Ir. H. Idris Zaini. MM. MBA, ( Tim 9 Kongres Rakyat Kepri 1999, Presidium pembentukan Prov Kepri, Ketua panitia Demo 3000 masyarakat Kepri di DPR-RI, Sekjen BP3KR, Anggota DPD RI/MPR RI dan Staf Husus Gubernur Kepri 2010/2015)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lainnya di topik Tanjungpinang

To Top