Connect with us

Tertundanya Pengesahan APBD, DPRD Yakinkan Itu Kesalahan TAPD

Tanjungpinang

Tertundanya Pengesahan APBD, DPRD Yakinkan Itu Kesalahan TAPD

Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Menyikapi pemberitaan di salah satu media online terkait pemberitaan penundaan Paripurna pengesahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020, yang beberapa waktu yang lalu, ditunda pengesahannya oleh DPRD Kota Tanjungpinang.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDI Perjuangan, yang juga adalah Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang Agus Djurianto, SH, menanggapi hal tersebut.

Sebagaimana ketentuan Pasal 311 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

“Begitu juga dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, telah mengatur ketentuan bahwa Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Agus.

Dalam Pasal 312 sampai dengan pasal 314 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, juga dipertegas bahwa adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan DPRD didalam melakukan pembahasan dan persetujuan bersama atas Rancangan APBD tersebut. Serta adanya konsekuensi konsekuensi berupa sanksi bagi Pemerintah Daerah maupun DPRD, jika tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang undangan.

“Ketentuan ketentuan tersebut justru terkesan diabaikan oleh Pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang, pada saat akan dilaksanakannya Paripurna Pengesahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 yang telah diagendakan DPRD pada hari Rabu tanggal 27 November 2019,” jelas Agus Djurianto.

Sesuai tahapan pembahasan Rancangan APBD, sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang telah melakukan pembahasan dan menyetujui bersama KUA PPAS yang menjadi pedoman penyusunan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020.

“Namun sangat disayangkan, Nota Keuangan dan Dokumen pendukung APBD, disampaikan Pemerintah Kota Tanjungpinang beberapa jam sebelum dilaksanakan Paripurna DPRD. Dengan situasi tersebut, tentunya DPRD tidak memiliki waktu yang cukup dalam melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD tersebut. Apalagi Nota Keuangan tersebut harus disinkronisasikan dengan ketentuan Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 maupun dalam implementasi RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023,” paparnya.

“Apalagi Fraksi Fraksi di DPRD akan memberikan pendapat akhirnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2020 sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Tentunya tanpa ada dokumen dokumen tersebut, maka pendapat fraksi akan tidak objektif karena tidak didukung oleh data yang akurat,” tambah Agus Djurianto.

Dalam hal ini, DPRD berpendapat bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang siap dalam perencanaan terutama terkait plafon yang disusun OPD. Begitu juga halnya dalam konsistensi pelaksanaan RPJMD yang merupakan Visi Misi Kepala Daerah, tidak tergambar secara jelas terhadap capaian RPJMD pada pelaksanaan APBD Tahun 2020 dimasing masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara dalam penyusunam program dan kegiatan didalam APBD, harus memakai metode analisis satuan belanja, agar terukur antara program kegiatan dengan sistem pengalokasian belanja.

Ditambahkan Politikus PDI Perjuangan ini bahwa hal tersebutlah yang kemudian mendasari DPRD untuk mengambil sikap, agar pengesahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 ditunda sampai dengan tanggal 30 November 2019.

“Hal ini kami pandang penting, bahwa Penyusunan APBD harus benar benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat terimplementasi melalui perencanaan yang baik, bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan serta memiliki capaian yang jelas dan terukur. Ini menjadi kewajiban DPRD, dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutupnya.

Mengenai adanya statement dari pihak sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang di media online beberapa waktu yang lalu, yang disampaikan oleh saudara Yuswadinata selaku Kepala Bagian Administrasi Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang. Salah satu poinnya mengatakan bahwa “Saya sudah 5 tahun di sini. Setahu saya untuk yang rapat pengesahan APBD, baru sekarang seperti ini. Biasanya ditunda kalau tidak kuorum, tapi tadi malam itu kuorum kok, karena dewan 24 orang yang datang”.

Statement tersebut kemudian menjadi multi persepsi dan terkesan DPRD menghambat pengesahan APBD. Perlu diluruskan bahwa, Sekretariat DPRD terdiri dari beberapa perangkat pendukung yang memiliki tugas dan fungsi masing masing.

“Dalam hal ini, kami sangat menyayangkan statement tersebut justru disampaikan oleh Kabag Administrasi Sekretariat DPRD. Sementara tugas dan fungsinya hanya memfasilitasi sarana prasarana administrasi kesekretariatan DPRD. Hal tersebut sudah melampaui batas kewenangan, apalagi yang bersangkutan tidak mengetahui persoalan sebagaimana yang dikemukakan diatas.

“Saya juga heran kenapa tiba tiba saudara Yuswadinata selaku Kabag Administrasi yang berbicara dan memberikan klarifikasi. Seharusnya dalam hal ini yang berbicara adalah Sekretaris DPRD, ataupun setidak tidaknya adalah Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD yang masih memiliki korelasi dengan pelaksanaan Paripurna tersebut.

“Apakah Saudara Yuswadinata mau bertanggungjawab jika terjadi masalah hukum terkait pelaksanaan APBD ini dikemudian hari ?” Saudara Yuswadinata, mengurus bidang pekerjaannya saja belum tentu benar, ini pula mau urus urusan lain yang bukan ruang lingkup bidang tugasnya. Jangan seperti kata orang melayu “kalau nak angkat bodek ya angkat bodek saja, tetapi harus lihat dan baca lagi apa tugas dan fungsi saudara sehingga berbicara seperti itu. Baca Peraturan Perundang undangan dulu baru berkomentar, karena jika tidak maka akan terlihat ketidakmampuan saudara sebagai seorang ASN, apalagi saudara Yuswadinata merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Harus faham juga dengan mekanisme penganggaran itu” ucap Agus Djurianto.

“Kami minta klarifikasi kepada saudara Yuswadinata, apakah paripurna kemarin sudah memenuhi syarat dan mekanisme sesuai ketentuan perundang undangan untuk menetapkan APBD ? Silakan saudara, buat klarifikasi tersebut secara tertulis dan saya tunggu sehingga tidak hanya bicara lisan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan”.

“DPRD Kota Tanjungpinang sudah cukup banyak memberikan toleransi baik soal mekanisme maupun prosedure, termasuk juga pada saat paripurna APBD Perubahan 2019. Makanya Fraksi PDI Perjuangan tidak memberikan pendapat fraksi saat itu, karena dasar apa yang digunakan oleh fraksi dalam memberikan pendapat fraksi ?

“Begitu juga dalam Paripurna APBD tahun anggaran 2020 ini, bahkan laporan Badan Anggaran juga tidak menjelaskan secara rinci pembahasan pada tiap tiap OPD. Lalu dasar apa yang mau di gunakan bagi Fraksi dalam memberikan pendapat nya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD tersebut ?” Ujar Agus.

“Saya ingatkan kepada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, agar masing masing dapat bekerja sesuai kapasitasnya. Jangan berbicara atas nama DPRD, di luar kewenangan dan harus di ingat saudara Yuswadinata bukan jurubicara DPRD. Kami minta Sekretaris DPRD memberikan surat peringatan sesuai dengan PP 53 tahun 2010, karena terkait masalah ini ada pelanggaran terhadap kode etik kepegawaian” tegas kembali Agus Djurianto.

“DPRD Kota Tanjungpinang berharap, agar hal ini dapat menjadi pelajaran untuk tidak terulang lagi dikemudian hari. Fraksi kami saat ini masih mentolerir mengingat masa transisi DPRD, namun kedepan hal hal seperti ini Fraksi PDI Perjuangan tidak akan pernah mentolerir. Jangan karena alasan waktu, kemudian ketentuan yang sudah ada kita tabrak sesuka hati. Karena APBD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang tentunya harus disusun dan dipastikan tidak bermasalah dikemudian hari, sehingga tidak berdampak pada realisasinya bagi memberi pelayanan kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang,” tutup Agus Djurianto.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lainnya di topik Tanjungpinang

To Top