Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Pelaksanaan Rapat Paripurna untuk pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni Ranperda Retribusi untuk bangun Gedung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022, berakhir ditunda.
Pelaksanaan paripurna di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Pada hari Jum’at (23/9), penuh dengan intrupsi oleh para fraksi yang hadir setelah Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni.
Intrupsi paripurna pengesahan dua ranperda ini diawali oleh Dasril dari Fraksi Partai Golkar, ia secara tegas mengatakan bahwa ada problem bahwa di meja mereka hanya terdapat naskah pidato terkait pengesahan APBD Perubahan.
“Sementara itu, terkait naskah pidato terkait pengesahan Ranperda Retribusi tidak ada,” ujar Dasril.
Ashady Selayar, yang juga berasal dari Fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan adanya perbedaan terkait anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT).
“Sebelum disahkan APBD-Perubahan ini, ada baiknya pihak Pemko Tanjungpinang memberikan penjelasan terkait jaminan tidak ada pengurangan TPP-ASN. Dimana salah satu item BTT anggaran dikurangi, yang anggaran awal sebesar Rp 3,4 milliar, saat disahkan berkurang menjadi Rp2,1 milliar,” tegas Ashady.
Seperti anggaran APBD Murni, TPP-ASN BTT sebesar Rp 9 milliar, yang juga dialihkan untuk kepentingan relokasi pasar baru di Batu 7.
“Kita memang akui, berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau menggeser anggaran dimana itu bersifat urgensi. Tetapi kami sebagai legislatif harus diberitahukan,” tambahnya.
Sebagai Fraksi Partai Golkar, Ashady tegaskan lagi bahwa fraksinya tidak pernah menghalangi atau menghambat TPP-ASN berdasarkan isu yang beredar.
“Kami mendukung, salah satunya ini, terjadi pengurangan TPP-ASN yang tidak kita ketahui. Baik itu faktor pengurangan dan pergeseran anggaran itu kemana, kami harus dikasih tahu,” geramnya.
Adanya intrupsi dari para fraksi dan anggota, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang pun akhirnya menskors sidang paripurna DPRD Kota Tanjungpinang ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat membantah terkait hal ini.
“Tadi awak kan dengar, bahwa pembahasan anggaran ini telah kami lakukan bersama, pihak DPRD Kota Tanjungpinang pun tadi telah menyatakan. Yang pergeseran anggaran TPP-ASN di anggaran murni pun untuk relokasi pasar pun telah kami Surati tertanggal 16 Juni 2022,” ungkap Zul, sambil menunjukkan surat mereka, kepada suarakepri.
Comment