Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Heboh! Dana aspirasi atau Pokir DPRD Kepri tahun anggaran 2023-2025 diduga mengalir ke tempat yang enggak semestinya. Alih-alih buat kepentingan rakyat, uang miliaran rupiah itu dikabarkan dipakai buat belanja publikasi media melalui Diskominfo Kepri.
Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Kepri angkat bicara. Jusri Sabri, ketua lembaga tersebut, bilang pihaknya lagi mengumpulkan bukti dan dokumen. Jika terbukti melenceng, jalur hukum jadi pilihan terakhir.
“Kami lagi kumpulin dokumen. Dana Pokir ini kan uang rakyat, harusnya buat rakyat. Jangan sampai habis buat iklan atau kepentingan politik pribadi,” tegas Jusri, Jumat (06/03/2026).
Dia menjelaskan, berdasarkan aturan, fungsi dewan hanya mengusulkan. Eksekusi program tetap di tangan pemerintah daerah. Nah, kalau usulannya malah buat publikasi yang nilai mencapai puluhan miliar, patut diduga ada apa-apa.
“Angka fantastis, puluhan miliar! Ini berpotensi mark-up dan nyalahin aturan. Fokusnya harus pembangunan fisik dan pemberdayaan, bukan belanja iklan,” ujarnya kesal.
Getuk berencana membawa kasus ini ke Polda Kepri. Mereka ingin aliran dana ini diusut tuntas. “Kami akan lapor dalam waktu dekat. Biar jelas, jangan sampai uang rakyat dipakai muter-muter buat kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.
Comment