Lingga, SuaraKepri.com – Proyek pengembangan aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik (Siap-e) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lingga kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Program digital yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah tersebut kini justru menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaannya, Sabtu (14/03/26).
Di atas kertas, proyek ini digadang-gadang sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi daerah. Aplikasi Siap-e disebut-sebut dirancang untuk meningkatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN), memperkuat sistem manajemen kepegawaian, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lingga.
Namun realitas di lapangan tampaknya belum seindah konsep yang tertulis dalam dokumen perencanaan. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan sejauh mana aplikasi tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi kinerja ASN maupun pelayanan kepada masyarakat. Alih-alih menjadi simbol kemajuan teknologi birokrasi, proyek ini justru dinilai masih sebatas produk administratif yang manfaatnya belum terasa secara signifikan.
“Anggaran yang digunakan tidak kecil, tetapi sampai sekarang manfaat konkretnya bagi peningkatan kinerja ASN maupun pelayanan masyarakat masih belum jelas,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (13/3/2026).
Kritik juga mengarah pada aspek transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Publik mempertanyakan bagaimana mekanisme perencanaan, siapa pihak pelaksana yang terlibat, serta bagaimana proses penentuan nilai anggaran hingga akhirnya proyek tersebut dijalankan.
Sorotan semakin tajam ketika sejumlah pihak menyinggung peran pejabat internal di Diskominfo Lingga, khususnya kepala bidang terkait hingga pimpinan instansi. Dugaan adanya pengaruh kuat dalam menentukan arah proyek tersebut mulai mencuat, memunculkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan praktik yang tidak sepenuhnya transparan dalam pengelolaan anggaran.
Pertanyaan yang muncul pun semakin luas. Apakah proyek ini benar-benar lahir dari kebutuhan riil birokrasi, atau sekadar menjadi agenda rutin yang harus dianggarkan demi menyerap dana pembangunan? Dalam praktik pengelolaan anggaran publik, perbedaan antara kebutuhan nyata dan proyek formalitas sering kali menjadi garis tipis yang sulit dibedakan.
Ironisnya, di tengah gencarnya narasi digitalisasi pemerintahan, proyek berbasis teknologi informasi justru berpotensi berubah menjadi simbol baru pemborosan anggaran apabila tidak disertai dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta evaluasi yang transparan.
Tokoh pemuda Lingga, Madi, menilai proyek teknologi informasi yang menggunakan dana publik seharusnya dijalankan secara terbuka dan akuntabel sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Menurutnya, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana uang daerah digunakan serta apa hasil nyata yang dihasilkan.
“Jika proyek ini menggunakan uang rakyat, maka publik berhak mengetahui seluruh prosesnya. Mulai dari perencanaan, siapa pelaksananya, hingga apa manfaat konkret yang dihasilkan. Jangan sampai proyek digital hanya menjadi formalitas birokrasi untuk menghabiskan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan proyek tersebut. Menurutnya, pengawasan hukum menjadi penting agar praktik penyalahgunaan kewenangan tidak berkembang dalam proyek-proyek berbasis anggaran publik.
“Apabila terdapat dugaan permainan anggaran atau penyalahgunaan wewenang, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam setiap penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Kabupaten Lingga belum memberikan penjelasan resmi terkait berbagai sorotan yang mengemuka mengenai proyek aplikasi Siap-e tersebut. Publik kini menunggu klarifikasi terbuka dari instansi terkait agar polemik mengenai proyek digital bernilai ratusan juta rupiah ini tidak terus berkembang menjadi spekulasi yang semakin luas.
Penulis : Febrian S.r
Comment