Tanjungpinang, suarakepri.com — Pengadaan kontainer untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang menjadi sorotan. Fasilitas yang disebut merupakan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang itu dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Sejumlah kontainer yang diperuntukkan bagi aktivitas pedagang di kawasan Melayu Square disebut hingga kini belum difungsikan sebagaimana tujuan awal pengadaannya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pemanfaatan fasilitas yang pengadaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Warga Tanjungpinang, Akhmad, menyayangkan apabila fasilitas yang disiapkan menggunakan anggaran daerah tersebut belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Kami cukup heran dan prihatin. Kontainer yang kabarnya merupakan proyek Disdagin Kota Tanjungpinang dengan nilai miliaran rupiah ini sampai sekarang belum difungsikan sebagaimana mestinya,” ujar Akhmad, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program yang dibiayai menggunakan uang masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian daerah.
“Kalau memang diperuntukkan bagi UMKM, tentunya kami berharap segera difungsikan agar masyarakat, khususnya pedagang, bisa merasakan manfaatnya,” katanya.
Sorotan serupa disampaikan oleh Mujrin selaku Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanjungpinang-Bintan. Organisasi tersebut menilai perlu adanya evaluasi terhadap distribusi dan pemanfaatan fasilitas kontainer agar benar-benar menyentuh pelaku UMKM yang menjadi sasaran program.
“Kami menyayangkan adanya dugaan ketidakmerataan distribusi bantuan ini. Fasilitas kontainer yang nilainya mencapai miliaran rupiah seharusnya dapat mendukung dan mendongkrak perekonomian pedagang kecil. Karena itu, kami mendesak pihak terkait mengevaluasi kembali data penerima agar asas keadilan dapat terpenuhi tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Selain persoalan pemanfaatan, publik juga mendorong adanya keterbukaan informasi mengenai program tersebut. Beberapa hal yang dinilai perlu dijelaskan antara lain nilai anggaran pengadaan, jumlah kontainer yang disediakan, lokasi penempatan, mekanisme penyaluran atau pengelolaan, serta alasan fasilitas tersebut belum digunakan secara optimal.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan dan program yang ditujukan bagi pemberdayaan UMKM benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Masyarakat juga meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka sehingga tidak muncul spekulasi mengenai pelaksanaan program tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Disdagin Kota Tanjungpinang mengenai nilai anggaran, jumlah kontainer, mekanisme pengelolaan, maupun alasan fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Disdagin Kota Tanjungpinang maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan informasi tambahan mengenai program pengadaan kontainer tersebut.
Comment