Tanjungpinang, suarakepri.com – Kesempatan memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan bersubsidi terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Melalui KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), calon debitur yang memenuhi persyaratan dapat memilih tenor pembiayaan hingga 40 tahun.
Skema tersebut diperkenalkan dalam sosialisasi yang digelar Pemko Tanjungpinang bersama BP Tapera, Kamis (1/10/2026). Program ini menyasar ASN yang belum memiliki rumah pertama.
Senior Vice President Pemasaran Pembiayaan I BP Tapera Mungki Indriati Prativi mengatakan tenor 40 tahun bukan kewajiban, melainkan salah satu pilihan yang tersedia bagi calon debitur. Berdasarkan data historis BP Tapera, tenor yang paling banyak digunakan berada pada rentang 10 hingga 20 tahun.
“40 tahun itu adalah opsi. Secara historikal data di kami rata-rata di 10, 15, dan 20 tahun,” kata Mungki.
Untuk wilayah Kepulauan Riau, BP Tapera memberikan gambaran pembiayaan rumah dengan harga sekitar Rp170 juta. Dalam simulasi tenor 20 tahun, angsuran berada di kisaran Rp1 jutaan per bulan, dengan ketentuan pembiayaan dan persyaratan yang berlaku.
“Di Kepri ini dengan penghasilan itu untuk simulasi angsuran 20 tahun, perumahan maksimal harga Rp170 juta, Bapak Ibu bisa mengangsur Rp1 jutaan,” jelasnya.
Mungki menyebut KPR Sejahtera FLPP telah berjalan sejak 2010 dan ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pembiayaan rumah pertama. Program tersebut mencakup rumah tapak subsidi maupun rumah susun subsidi.
Di tingkat daerah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengatakan Pemko tengah membuka peluang kerja sama dengan BP Tapera dan pengembang untuk memperluas akses hunian bagi ASN. Salah satu konsep yang diwacanakan adalah penyediaan lahan oleh pemerintah daerah yang kemudian dikembangkan menjadi kawasan perumahan ASN.
“Memang ada wacana dari Pak Gubernur kita dengan kerja sama dengan pihak pengembang, termasuk BP Tapera. Konsepnya mungkin Pemda menyediakan lahan, untuk selanjutnya mungkin akan mempermudah kita mendapatkan rumah agak murah lagi,” ucap Raja Ariza.
Menurut Raja Ariza, akses terhadap hunian menjadi salah satu kebutuhan penting bagi ASN, khususnya mereka yang belum memiliki rumah sendiri. Karena itu, informasi mengenai skema pembiayaan dan persyaratan dinilai penting dipahami sebelum calon penerima mengambil fasilitas KPR.
Program FLPP sendiri diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi backlog kepemilikan rumah, termasuk di wilayah Kepulauan Riau.
Comment