TANJUNGPINANG, suarakepri.com – Sejak digaungkannya deklarasi pemilu damai tahun 2024 di Hotel CK pada 23 November 2023 lalu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, seluruh Partai Politik (Parpol) yang berkontestasi telah berkomitmen melalui penandatanganan nota pemilu damai tahun 2024 untuk menciptakan kondisi pemilu yang damai di Kota Tanjungpinang.
Rahma yang masih menjadi Walikota Tanjungpinang saat itu tampak hadir dan ikut menandatangani nota pemilu damai tersebut bersama Bawaslu, KPU, Forkopimda, Ormas, Tokoh Masyarakat dan juga Parpol. Pada momen itu Walikota Tanjungpinang Rahma berpesan kepada seluruh element masyarakat untuk dapat menjaga kedamaian.
“Mari sama-sama kita jaga kedamaian untuk mewujudkan pemilu damai dan ciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik. Terkhusus kepada ASN, TNI / Polri harus menjaga netralitas dan semoga pemilu 2024 mendatang dapat berjalan aman, lancar dan menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik,” harap Rahma mengutip laman bagian protokol dan komunikasi pimpinan setdako Tanjungpinang, humprofoto.tanjungpinangkota.go.id.
Berangkat dari komitmen dan pesan yang disampaikan kepala daerah saat itu, maka media ini mencoba mengulas tentang bagaimana cara Parpol yang ikut berkontestasi dapat menjaga komitmen dan mengimplementasikannya kedalam tahapan-tahapan pemilu 2024.
Pandangan pakar politik
Menurut pakar politik, Endri Sanopaka, pemilu damai dapat tercipta apa bila para peserta pemilu termasuk relawan atau simpatisan dapat memahami bahwa pemilu merupakan sebuah kontestasi atau kompetisi.
“Mekanisme pemilu kita sekarang ini merupakan pemilu yang sistemnya terbuka, oleh karena itu kita harus menyadari benar bahwa akan ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita akan terlibat dalam sebuah kontestasi atau kompetisi sehingga harus disadari baik oleh peserta pemilu, tim-tim sukses ataupun relawan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan sebuah proses kompetisi yang memang harus disadari benar yang namanya kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah,” ucap salah seorang pakar politik di Kota Tanjungpinang, Endri Sanopaka.
Dalam perjalanannya para simpatisan yang berada diluar internal Parpol juga harus mengerti bahwa pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi bagi rakyat, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa dan siapa yang akan menjadi wakil di lembaga dewan perwakilan atau parlemen nantinya.
“Semua harus menyadari bahwa setiap orang yang sudah mewakafkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat tentu adalah orang-orang yang terbaik hari ini, terlepas masih ada kekurangannya,” tutur Endri yang juga Rektor di Universitas STISIPOL Raja Haji itu.
Komitmen Parpol
Dalam implementasinya, sikap dan cara sejumlah Parpol di Kota Tanjungpinang dalam memegang teguh komitmennya ternyata tidak jauh berbeda dengan pandangan pakar politik itu, dimana untuk menciptakan pemilu damai kebanyakan mereka memulainya dari bawah.
Seperti yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Tanjungpinang ini, mereka senantiasa mengintruksikan kepada anggota mereka yang menjadi peserta pemilu untuk memberikan pemahaman kepada tim ses dan juga simpatisan agar tidak melakukan kampanye-kampanye yang bersifat menyerang peserta lain.
“Dari awal kita memang tidak menggunakan cara-cara kampanye yang membahas kekurangan calon lain. Kita hanya menjual kelebihan kita saja,” ucap Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Tanjungpinang, Salman.
Langkah yang sama tersebut juga dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Tanjungpinang dengan mewanti-wanti para anggota partai agar dapat memberikan larangan kepada mereka yang berada dibawah, untuk tidak melakukan kampanye hitam dan kampanye yang bersifat ugal-ugalan.
“Langkah-langkah pemilu damai ini dari awal sudah kita sampaikan ke tim-tim kita. Jika masih ada yang melakukan itu, maka tentu kita akan memberikan peringatan-peringatan ringan sampai pada sanksi pencabutan KTA. Semuanya tergantung bentuk pelanggarannya seperti apa,” ucap Sekretaris DPC Partai Gerindra, Surya Atmaja.
Sementara pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mereka diketahui mempunyai kode etik kampanye tersendiri di internal partai. Tidak hanya itu, Partai PKS juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap Caleg-caleg mereka yang melakukan kampanye, apakah sudah sesuai dengan etika yang dikeluarkan.
“Tidak boleh menjelekan calon lain, hanya fokus pada program dan keunggulan sendiri, dengan begitu partai kita menjadi partai yang berkualitas karena dapat memberikan pendidikan politik serta mewujudkan pemilu damai di Kota ini,” ucap Ketua DPC PKS, Tanjungpinang, Ismiyati.
Kemudian dari partai Golkar mereka tampaknya lebih menitik beratkan kepada koordinasi dan kerjasama antara Caleg dan para peserta. Dengan saling berkoordinasi akan memberikan pemahaman bahwa pemilu ini merupakan pesta yang harus disikapi dengan penuh keceriaan dan kegembiraan.
“Terkait dengan bagaimana partai Golkar menciptakan pemilu damai tentu tidak terlepas dari pada kerjasama antara caleg maupun peserta. Upaya kami tentu selalu berkoordinasi untuk bagaimana mereka semua sama-sama menciptakan pemilu damai,” harap Ketua DPD Partai Golkar Tanjungpinang, Untung Budiawan.
Meskipun 18 Parpol dan 423 orang Caleg telah berkomitmen untuk mewujudkan pemilu damai dengan cara mereka, tampaknya semua itu tidak cukup tanpa adanya peran dan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat kepolisian yang selalu mengawasi agar tercipta transparansi dan kejujuran untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Penulis : Angga
Comment