TANJUNGPINANG – Dari 438 Pejabat Pemerintah Provinsi Kepri yang mengikuti test urine bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri belum lama ini, akhirnya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun angkat bicara terkait mangkirnya 59 pejabat dari tahapan akhir asessment centre.
Selain itu, Nurdin tidak akan memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, dirinya juga telah mengantongi nama-nama pejabat yang mangkir test Urine.
“Nama-nama pejabat yang mangkir test urine sudah saya kantongi. Ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja kedepannya,” katanya kepada sejumlah media di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/10/16).
Kebijakan yang dibuatnya, menurut Nurdin, adalah bagian dari upaya untuk pembenahan moral para pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Apalagi aturan juga sudah mengamanahkan demikian. Melihat kondisi yang terjadi kata Nurdin, masih banyak pejabat yang tidak siap untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Nanti jangan marah, kalau pada akhirnya tidak diberdayakan lagi,” tegas Nurdin.
Peringatan yang diberikan Nurdin tersebut, merupakan langkah nyata Gubernur untuk menjadikan Pemprov Kepri bebas narkoba. Karena narkoba bisa merusak mentalitas dan etika pejabat. Nurdin mengaku kecewa, karena masih banyak pejabat yang tidak mengindahkan peraturan yang ia buat.
“Harusnya untuk sesuatu yang baik, harus sama-sama kita dukung. Bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik masyarakat. Hanya tes urine saja banyak yang mangkir,” tutup Nurdin.
Seperti diketahui, pada Minggu (23/10/16) lalu dari 438 pejabat di lingkungan Pempro Kepri. Dari jumlah tersebut hanya 363 pejabat yang ikut test urine. Selebihnya mangkir. Pada hari kedua, hanya ada 17 pejabat yang ikut menyusul. Kemudian 59 lainnya masih membandel terkait instruksi dari Gubernur tersebut.
Comment