Tanjungpinang – Aliansi masyarakat Pedui Kepri (AMPK) dan Garda Adat Fisabillah Kepri himbau semua pihak hentikan statmen yang menimbulkan kegaduhan dan kisruh di Sosial Media (sosmed) serta media online maupun cetak, Rabu (13/09).
Menurut AMPK, melalui Andi Cori Fattahuddin, pangung politik adalah panggung yang sangat menarik untuk di ikuti dimana tidak ada kawan abadi atau musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.
“Dunia politik yang penuh intrik dan konspirasi menjadikannya layaknya sebuah sinetron yang sangat menghibur. Terlebih jika melihat aktor politiknya adalah seseorang yang benar-benar luar biasa dan saat ini sedang mendapat sorotan dari lawan-lawan politik nya lewat berbagai isu dan konspirasi,” ungkap Cori.
Cori juga menyebutkan kekosongan kursi Wakil Gubernur Kepri adalah sebuah alasan mengapa dunia perpolitikan di Kepri semakin bergairah.
“Isdianto dan agus wibowo dua pasang calon wagub kepri yang sudah kedua kalinya di usung partai pendukung koalisi Sanur kala itu, namun hingga kini proses pemilihan dan penetapan calon wagub kepri tak kunjung rampung oleh sebuah proses dan mekanisme yang entah kapan selesai,” kata Cori.
Dorongan dari beberapa Ormas, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa dan Lsm yang tergabung di dalam AMPK semakin deras terhadap DPRD Kepri agar segera melakukan proses penetapan dan pemilihan figur yang layak mengisi kekosongan kursi Wakil Gubernur Kepri.
AMPK menilai gubernur akan kewalahan jika akan mengurus sistem pemerintahan internal dan eksternal sebagai mana yang telah kita cermati saat ini.
Untuk itu AMPK menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri untuk tidak memgeluarkan statmen dan opini yang dapat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
Julianta Mitra Tokoh muda Kepri yang juga sebagai korlap dan juru bicara AMPK berharap kepada semua pihak dan stake holder untuk mendukung proses yang tengah dilakukan oleh Legislatif, mari ikut berkontribusi dengan baik dan benar sesuai yang di amanatkan oleh undang undang yang berlaku.
“Bicaralah sesuai amanat konstitusi dan mekanisme undang undang dan forsi nya masing-masing,” Cori.
Anta, yang juga pentolan AMPK berharap kepada semua pihak untuk tidak berspekulasi dan melontarkan faham dan pendapat yang keliru oleh karena keinginan dan kepentingan sekelompok orang semata.
“Kekosongan kursi wagub kepri saat ini sudah menjadi urusan kita bersama, tujuan kita adalah untuk kepri yang lebih baik,” terang Anta.
Disisi lain, Mansyur Razak sebagai ketua Garda Fisabililah Kepri dan tiga periode dilegislator kota Tanjungpinang, menurutnya, stimulus pemilihan dan penetapan kekosongan kursi wakil Gubernur Provinsi Kepri saat ini sudah menjadi konsumsi publik, sebagai masyarakat dan tokoh adat, beliau mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat dan birokrat untuk bersinergi untuk tetap menjaga kebhinekaan dan marwah entitas kepulauan riau yang berbudi luhur, santun dan ramah tamah.
“Mari sama-sama kita menahan diri demi menjaga persatuan dan kesatuan serta rasa persaudaraan antar sesama masyarakat,” tegasnya.
Jangan berpendapat atau berimprovisasi yang dapat menimbulkan kegaduhan demikian pesan moral yang dikemukakan oleh mansyur razak kepada media ini.
“Saat ini kita sedang dihadapkan dengan masalah kemerosotan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mari kita sama-sama saling bahu membahu mencari solusi positif atas permasalahan tersebut,” pinta Mansyur yang merupakan Ketua Garda Raja Fisabilillah.
Tidak hanya itu Mansyur juga menyebutkan yang menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana para legislator bekerja untuk melakukan percepatan pemilihan mengisi kekosongan wakil gubernur kepri, jabatan gubernur adalah jabatan politik, gubernur juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Akan lebih baik kita memberikan energi positif kepada gubernur dan DPRD kepri yang diberikan otoritas untuk melakukan mekanisme pemilihan dan penetapan kekosongan kursi wakil gubernur,” terang Mansyur Razak.
Katanya lagi, sebagai Garda adat fisabililah kepri meraka berharap kami berharap isu menentukan wakil Gubernur jangan sampai menjadi polemik.
“Tentang pemilihan dan penetapan calon wakil gubernur jangan sampai menjadi polemik yang berdampak kepada hal-hal yang kurang baik. Mari kita menjaga kebersamaan dan kebhinekaan dalam perspektif kemusiaan yang adil dan beradap, mari kita bersama sama berupaya untuk provinsi kepri lebih baik, terbilang dan gemilang yang dapat berperan aktif dalam poros maritim,” mohonnya.
Lain halnya sudut pandang dan pendapat dari salah seorang pengamat dan pemerhati peraturan dan kebijakan struktural provinsi Kepulauan Riau.
Chaidar Rahmat, ikut menambahkan DPRD Kepri mesti melihat fenomena bursa penjaringan calon wagub kepri dari berbagai sudut pandang mana saja.
Dewan juga mesti melihat dan menelaah serta membuat suatu pertimbangan bilamana usulan pencalonan cawagub yg diajukan parpol serta diteruskan oleh Gubernur Kepri.
Jika dewan melihatnya proses pengajuan pencalonan seperti pernyataan hotman disalahsatu media massa bahwa surat tersebut tidak bisa ditarik lagi.
Hal Itu bermakna bahwa tahapan panlih sdh diberlakukan, sama waktunya dengan pengesyahan tatib pemilihan sebagaimana hasil putusan pansus yang akan menjadi keputusan DPRD Kepri.
“Akan tetapi jika putusan panlih bahwa tahapan belum dimulai bergantung dr jadwal yg disetujui seluruh anggota panlih (bukan cuma dari parpol pengusung tapi representasi fraksi) maka pencalonan dua nama belum berlaku untuk bisa diproses lebih lanjut dilakukan verifikasi internal untuk pengesahan sebagaimana syarat mutlak pengajuan berkas calon Wagub,” pungkas Chaidar.
Katanya lagi, ia lebih cenderung menduga bahwa sikap Panlih DPRD akan seperti yang terakhir (belum berlaku dua nama ajuan parpol minus PKB).
“Besok atau lusa baru akan diputuskan oleh DPRD Kepri. Ditengarai Polemik akan terjadi antara partai demokrat cq surya makmur vs pdi-plus golkar, PPP dan PKB serta Gerindra dan nasdem, ajakan pasif melihat kearahmana perseteruan pendapat dimaksud dan memberikan posisi yang menguntungkan mereka atas kemungkinan lolos tidaknya calon usungan mereka termasuk yang mungkin diajukan sebagai pengganti nama Agus Wibowo,” tambahnya.
Chaidar berharap, untuk itu mari kita mari sama-sama kita menunggu dan mencermati proses serta mekanisme yang dilakukan dewan dengan sikap.
“Arif dan bijaksana tanpa melakukan pressure pressure yang dapat mengusik peraturan struktural sesuai undang undang yang berlaku,” ungkapnya. (Erial)
[sk]
Comment