Oleh : Indah Purmasari, S.Pd
Merujuk pada sejarah penciptaan manusia didalam Al-Quran, Allah sengaja menciptakan manusia untuk menjadikan mereka pemimpin didunia.
Oleh karena itu Allah menciptakan dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan keduanya berhak untuk mendapatkan predikat tersebut.
Di mata Allah keduanya diciptakan lahir kemuka bumi untuk memimpin. Selain itu, dalam pandangan Agama juga tidak melarang perempuan untuk berada di ranah publik.
Namun, di Indonesia budaya patriarki masih melekat pada masyarakat kita. Fenomena perempuan tidak boleh terlalu eksis di ruang publik hanya konstruksi berfikir masyarakat terhadap kondisi sosial.
Landasan dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 8 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Berdasarkan pada rujukan ayat diatas, salah satu kriteria untuk menjadi seorang pemimpin adalah harus jujur atau selalu menegakkan kebenaran dan berlaku adil. Pemimpin yang baik dan cintai masyarakat adalah pemimpin yang selalu mengedepankan moral dan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan masyarakat.
Sifat dan karakter demikian juga terlukis pada diri Nabi Muhammad SAW yang memiliki 4 sifat kepemimpinan yang wajib kita contohi dan amalkan dalam hal memimpin masyarakat nantinya. Adapun sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yaitu : Shidig (Benar) Amanah (dapat di percaya) Thabligh (menyampaikan wahyu kepada umatnya) dan Fathonah (cerdas).
Dari penjelasan diatas, akan ditarik benang merah apakah relevansinya apakah perempuan boleh memimpin diranah publik? Sejauh ini, dalam pemikiran kondisi sosio kultur masyarakat kita bahwa tugas dan peran serta fungsi perempuan hanya ada tiga yaitu dapur, sumur kasur.
Ketika orang tua memiliki anak perempuan tidak boleh dikuliahkan tinggi karena nantinya akan kedapur juga dan mengikuti suami. Perempuan di batasi untuk merasakan pendidikan yang lebih tinggi, bahkan untuk memimpin di masyrakat saja masih terus terbantahkan dengan dalih bahwa perempuan tidak boleh memimpin.
Mari kita meflashback sejarah ada beberapa nama pemimpin wanita yang mayoritas memimpin di Negara Islam mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto yang menjabat antara tahun 1988-1990 dan 1993-1996, mantan Perdana Menteri Turki Tansu Ciller yang memerintah di tahun 1993 hingga 1995, mantan Perdana Menteri Senegal Mame Madior Boye yang memimpin Republik Senegal dari tahun 2001 sampai 2002, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé yang terpilih menjadi seorang Presiden Republik di tahun 2011 hingga 2012, lalu Atifete Jahjaga yang merupakan mantan Presiden Kosovo di tahun 2011 hingga 2016, kemudian dua orang mantan Perdana Menteri Bangladesh adalah perempuan muslim yaitu Begum Khaleda Ziayang memimpin Bangladesh dari tahun 1991-1996 dan 2001-2006 dan Sheikh Hasina Wajed yang menjabat antara tahun 1996 hingga 2001 dan di tahun 2009 sampai sekarang masih menjabat, lalu mantan Wakil Presiden Iran Masoumeh Ebtekar yang menjabat di tahun 1997 sampai 2005, dan Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2001 hingga 2004 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada tahun 1999 sampai 2001.
Perempuan memiliki strategi dan cara tersendiri untuk sukses dalam menduduki posisi jabatan kenegaraan. Apalagi dengan sifat kelemah lembutan dan penuh kasih sayang dalam memimpin membuktikan perempuan memiliki kemampuan dan kualitas yang lebih dalam memimpin didunia publik.
Sehingga, kita harus memerangi ketidakadilan sosial dan pikiran hegemoni terhadap kaum hawa harus segera di advokasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memberikan ruang berproses untuk perempuan di ranah publik. Sejauh ini, prosentasi keberadaan perempuan diruang publik memang sangat kecil dan selalu diperdebatkan. Misalnya pada ruang perpolitikan.
Dominasi laki-laki dan politik masih sangat kuat. Dalam ruang perpolitikan di Indonesia, faktualnya lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Sehingga keberadaan perempuan dalam perpolitikan hanya sebatas sebagai representasi “Politik kehadiran”.
Hal ini disebabkan adanya pergeseran nilai yang tidak seimbang antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam ruang perpolitikan.
Bias gender dan memarjinalkan kedudukan perempuan selalu mendapat tempat dalam wacana perpolitikan di Indonesia.
Memasuki era reformasi, ruang ekspresi politik kedudukan perempuan telah diperjuangkan sekitar 30 persen.
Hal ini sudah dilaksanakan sejak pemilu tahun 2004. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 2 Tahun 2008 Tentang Parpol dan Undang-undang No 10 Tahun 2000 Tentang Pemilu membuktikan bahwa ruang demokrasi untuk perempuan berkiprah di ranah politik semakin meningkat.
Perempuan tidak hanya dimanfaatkan oleh kaum elite sebagai alat untuk meraih kekuasaan akan tetapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan juga telah diperhitungkan. Pada masa orde baru kepemimpinan perempuan sudah mulai tumbuh di lingkungan masyarakat. Munculnya organisasi-organisasi perempuan menjadikan jalan untuk meningkatkan kesadaaran gender di Indonesia yang selalu dibenturkan dengan budaya patriarki. Salah satu solusi adalah dengan jalan Demokrasi yang digunakan sebagai jembatan menengahi perdebatan. Gerakan feminisme yang terus diperjuangkan mendapatkan posisi penghargaan atas pengakuan bahwa posisi perempuan untuk memimpin di ranah publik tidak termarjinalkan sehingga adanya perubahan relasi gender dalam kehidupan berdemokrasi. Panjang umur perjuangan! Tetap kobarkan aspirasi masyarakat dan menjadi yang terdepan dalam mengadvokasi permasalahan perempuan di lingkungan masyarakat.
Penulis Adalah
Pengurus sayap partai Repdem PDI Perjuangan, Alumni HMI Cabang Yogyakarta demisioner ketua umum BPL HMI Cabang Yogyakarta periode 2015-2016
Comment