Bintan, suarakepri.com – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), Rabu (21/05) di Aula Bandar Seri Bentan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui edukasi, penguatan kapasitas dan pemahaman batas wilayah laut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Bintan sebagai pilot project. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung penuh upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang berkelanjutan dan berbasis regulasi.
“Beberapa kasus menunjukkan bahwa sebagian nelayan Bintan karena keterbatasan informasi dan tekanan ekonomi terpaksa melaut hingga ke wilayah perairan negara tetangga. Hal ini perlu menjadi perhatian dan dukungan bersama dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, aparat penegak hukum, TNI dan instansi terkait khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara baik laut maupun udara” paparnya.
Rangkaian kegiatan Kunker BNPP RI berlangsung selama tiga hari, meliputi koordinasi kunjungan kerja, edukasi di Desa Berakit bersama narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Polairud dan Bakamla terkait batas laut dan pengawasan wilayah perairan, serta kunjungan ke Pulau Malang Berdaun dan Pulau Berakit yang termasuk dalam PPKT.
Melalui program tersebut juga diharapkan masyarakat nelayan di wilayah PPKT khususnya di Bintan, dapat memahami pentingnya batas wilayah laut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Dengan edukasi dan pelatihan yang diberikan, para nelayan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya laut, mematuhi regulasi yang berlaku serta menerapkan teknologi tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas sinergi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) ini. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BNPP RI dalam mendorong pembangunan wilayah perbatasan dan memperkuat ketahanan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat yang tinggal di garis depan kedaulatan negara.
Ke depan ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperkuat posisi masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan penjaga wilayah NKRI.
Comment