Anambas, SuaraKepri.com – Keberadaan dua kubu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), yakni HNSI hasil Munas Bogor dan HNSI hasil Munas Bali, mendapat perhatian serius dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Hal tersebut disampaikan saat pertemuan di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas, Jalan Imam Bonjol, Tarempa, Senin (5/1/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas, Herry Fakhrizal, menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikap netral dan mengakomodir seluruh organisasi kemasyarakatan yang ingin berkontribusi bagi kesejahteraan nelayan, sepanjang memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku.
Menurut Herry, Bakesbangpol sebelumnya juga telah menerima kedatangan perwakilan HNSI yang melaporkan keberadaan organisasinya. Pada prinsipnya, Bakesbangpol membuka ruang bagi seluruh organisasi kemasyarakatan untuk melapor dan mendaftarkan diri secara resmi.
“Silakan melapor dan mendaftarkan organisasinya. Nantinya akan ditentukan berdasarkan ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Herry.
Ia berharap baik HNSI Munas Bogor maupun HNSI Munas Bali dapat berjalan dengan baik dan sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kami berharap keduanya bisa berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tambahnya.
Herry juga menegaskan bahwa pengakuan kepengurusan organisasi tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kelengkapan persyaratan administrasi yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Terkait adanya dua kubu HNSI, Bakesbangpol justru melihat hal tersebut sebagai dinamika organisasi yang positif.
“Kami bersyukur, artinya banyak pihak yang ingin berkiprah dan berkontribusi untuk menyejahterakan nelayan. Namun tentu tetap kami atur dan batasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Herry menambahkan, pihaknya tidak ingin masuk ke dalam konflik internal organisasi. Yang terpenting, keberadaan organisasi HNSI telah dilaporkan dan terdaftar secara resmi di Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPC HNSI Munas Bogor Kabupaten Kepulauan Anambas, Dandi Andika, turut memberikan penjelasan terkait dinamika yang berkembang. Menurutnya, pada prinsipnya tidak ada istilah HNSI versi Bogor maupun versi Bali.
“Perlu kami luruskan bahwa HNSI itu satu dan hanya melalui Munas. Semakin banyak HNSI yang hadir dan berkiprah di Kepulauan Anambas, itu justru menjadi upaya bersama untuk menyejahterakan nelayan,” ujar Dandi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk HNSI Munas Bali, pemerintah daerah, maupun pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami tidak saling mempertentangkan versi A atau versi B. Kami tetap saling menghargai.Fokus kami adalah kerja nyata untuk nelayan,” tambahnya.
Sebagai pengurus yang telah dipercaya oleh nelayan, Dandi menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan profesionalitas. Ia mengaku bersyukur karena semakin banyak pihak yang ingin terlibat dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Penulis: Wan Wahyudi Arif Syah
Comment