BENGKALIS, suarakepri.com – Hari raya Idul Fitri 1447H/2026M tinggal menghitung hari, namun seluruh anggaran desa belum cair tanpa ada kejelasan yang pasti. Akibatnya, aparatur desa merasa kewalahan dan resah menghadapi hari raya Idul Fitri sudah diambang pintu.
Mereka tak hanya dihadapkan oleh harga bahan kebutuhan pokok yang terus meroket, tetapi karena satu kenyataan pahit, sejak Januari hingga Maret 2026, seluruh aparatur desa belum menerima gaji yang seharusnya diterima setiap bulannya.
“Semua tak cair. Jangan kan THR kami, gaji saja belum ada kejelasan, persiapan hari raya pun belum ada. Saya dengan istri (pasangan suami istri) pun bertengkar,” ujar F sambil membawa anaknya kabur dari rumah, Senin malam, (16/3/2026).
Cukup parah tahun 2026 ini, Ia mengakui pusing memikirkan kondisi seperti ini. Karena tidak saja dirinya yang tak gajian, namun semua apartur desa juga belum gajian.
Sementara, di kantor-kantor desa yang biasanya mulai sibuk mengurus administrasi menjelang lebaran, kini yang terdengar justru keluhan lirih. Para perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat harus menghadapi hari raya tanpa kepastian penghasilan.
“Jangankan THR, gaji pokok saja sejak awal tahun belum kami terima,” ujar seorang perangkat desa di Kecamatan Bukit Batu yang meminta namanya disamarkan, Senin.
Menurutnya, kondisi ini sangat memukul kehidupan aparatur desa. Banyak di antara mereka yang menggantungkan seluruh kebutuhan keluarga dari pendapatan tersebut.
“Anak-anak mau lebaran, baju baru belum tentu bisa kami belikan. Kami hanya bisa berharap ada keajaiban dalam beberapa hari ini,” ujar N salah seorang Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Bukit Batu.
Terhentinya pembayaran gaji aparatur desa berkaitan dengan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) 2026. Sumber dana tersebut berada dalam struktur APBD, yang tahun ini mengalami tekanan besar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Sejumlah pejabat daerah menyebut, kemampuan fiskal daerah menurun drastis. Bahkan, APBD Bengkalis tahun 2026 disebut menyusut hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, banyak program daerah tertunda, termasuk pembayaran hak dasar aparatur desa.
“Seharusnya efisiensi itu boleh, tapi jangan sampai mematikan urat nadi daerah. Aparatur desa itu pelayan masyarakat di level paling bawah. Kalau mereka tidak digaji berbulan-bulan, bagaimana pelayanan bisa berjalan?” ujarnya.
Seorang pedagang sembako di Kecamatan Siak Kecil, Lina mengaku penjualan menurun drastis menjelang lebaran tahun ini. Biasanya perangkat desa belanja kebutuhan lebaran di sini. Sekarang banyak yang hanya lihat-lihat saja. Katanya gaji belum keluar.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Ismail yang dikonfirmasi mengatakan, dana transfer ke desa dari Kabupaten Bengkalis belum dapat disalurkan ke desa, karena keterbatasan dana yang dimiliki Kabupaten saat ini.
“Ini juga sudah dijelaskan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Bengkalis kepada seluruh Pemerintah Desa pada rapat koordinasi yang difasilitasi Dinas PMD,” jelasnya.
Ia menyebutkan, BPKAD bersama seluruh anggota TAPD akan terus mengupayakan, solusinya agar dapat dipenuhi secepat mungkin.
Sedangkan Kepala BPKAD Bengkalis Aready juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu dana transfer pusat yang belum kunjung diterima daerah. Tapi sebelum hari raya ini tetap akan dibayarkan.
“Ya, kami masih menunggu dana pusat dari dana bagi hasil, kalau ini sudah di transfer maka akan segera kami salurkan,” jelasnya singkat.
Sedangkan Sekda Bengkalis dr Ersan Saputra selaku penanggung jawab keuangan (TPAD) saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya juga tidak menjawab.
Demikian juga melalui pesan singkat WhatsAppnya juga tidak dibalas. Meski dalam beberapa pertemuan Sekda mengakui bawa Pemkab Bengkalis masih menunggu dana pusat yang belum cair.
Comment