ANAMBAS, SuaraKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk melindungi, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan budaya lokal agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, pelaku seni, tenaga pendidik, hingga perangkat daerah. Kegiatan tersebut digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Bahas Naskah Akademik dan Draf Ranperda
FGD yang difasilitasi Sekretariat DPRD itu membahas naskah akademik dan draf Ranperda. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah atas inisiatif DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Anggota DPRD Anambas, Syamsil Umri, mengatakan penyusunan regulasi pemajuan kebudayaan harus berangkat dari kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Kekayaan tersebut mencakup adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, tradisi, serta berbagai bentuk kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat.
“Penyusunan regulasi ini harus berangkat dari kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.
Lindungi Identitas di Tengah Perkembangan Zaman
Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, DPRD berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga mampu mendorong pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan menjadi benteng yang menjaga identitas masyarakat Kepulauan Anambas di tengah arus perubahan zaman.


Comment