Bintan, SuaraKepri.com – Pemerintah Kabupaten Bintan secara resmi menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Air Bersih tahun 2026. Penetapan ini diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan, Kamis (25/3/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Bintan Roby Kurniawan dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bintan.
Komandan Kodim (Dandim) 0315/Tanjungpinang, Kolonel Inf Abdul Hamid, S.I.P, yang turut hadir, menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman di lapangan, sekitar 90 persen kejadian karhutla disebabkan oleh faktor manusia, terutama praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Menurutnya, cuaca kering hanya menjadi faktor pendukung, bukan penyebab utama kebakaran.
“Karhutla yang terjadi saat ini sebagian besar akibat ulah manusia. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui edukasi dan pengawasan di tingkat desa hingga kecamatan,” tegasnya.
Dandim juga menyoroti dampak karhutla terhadap krisis air bersih. Ia menjelaskan, dalam kondisi kekeringan, air yang terbatas justru banyak digunakan untuk pemadaman kebakaran, sehingga memperparah kesulitan air yang dialami masyarakat.
Ia merekomendasikan pemerintah daerah untuk mencari sumber air alternatif seperti sumur bor, meningkatkan distribusi air bersih, dan menyusun perencanaan pengelolaan air secara berkelanjutan guna mengantisipasi siklus kekeringan tahunan.
Berdasarkan paparan BMKG, kondisi iklim tahun 2026 cenderung lebih kering dengan curah hujan di bawah normal. Hal ini berdampak pada meningkatnya hari tanpa hujan, menurunnya kelembapan tanah, serta berkurangnya cadangan air permukaan yang memicu tingginya potensi karhutla dan kekeringan.
Sementara itu, PDAM Cabang Kijang melaporkan kondisi sumber air baku yang memprihatinkan. Dari empat waduk yang ada, satu dalam kondisi kering, satu kritis, satu berstatus siaga, dan hanya satu yang masih relatif aman.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemkab Bintan menetapkan status darurat bencana. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penanganan, mengoptimalkan sumber daya, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain peningkatan patroli titik panas (hotspot), pemadaman terpadu, distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghemat penggunaan air bersih, serta aktif melaporkan apabila menemukan titik api di wilayah masing-masing.
Comment