Bintan, suarakepri.com – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi Anti Korupsi yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah hingga Kepala Desa. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (19/11) di Aula Bandar Seri Bentan dan bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta integritas di lingkungan pemerintahan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula.
“Korupsi adalah penyakit sosial yang merusak fondasi moral, etika, dan pembangunan berkelanjutan,” tegas Ronny. Ia mengimbau seluruh aparatur pemerintahan untuk memahami risiko korupsi dan pentingnya menghindari perilaku yang melanggar hukum tersebut.
Ronny menekankan bahwa korupsi tidak hanya merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga hukum, melainkan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang menjunjung tinggi etika dan moral.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bintan, Irma Annisa, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertuang dalam Target MCP (Monitoring Center of Prevention) Tahun 2024. Target tersebut mencakup delapan area intervensi yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Kegiatan ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencegah potensi tindak korupsi di lingkungan penyelenggara negara,” ujar Irma.
Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah terus berkomitmen menjalankan pengawasan dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh aparatur pemerintahan terhadap pentingnya integritas dalam pelayanan publik.
Comment