Example floating
Example floating
Tanjungpinang

Atasi Krisis Air, Wali Kota Akan Bangun Bungker Air

211
×

Atasi Krisis Air, Wali Kota Akan Bangun Bungker Air

Sebarkan artikel ini

TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH berencana akan membangun bungker air untuk mengatasi krisis air.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, persoalan air bersih di Kota Gurindam yang sudah belasan tahun ini terjadi menjadi salah satu program prioritas dari Pemko Tanjungpinang untuk segera ditangani.

“Air itu jadi salah satu prioritas. Karena air itu kan menjadi salah satu kebutuhan pokok,” sebut Lis, Selasa (31/3).

Lis meneruskan, saat ini Pemko Tanjungpinang sedang fokus untuk mengatas permasalahan air yang terjadi di beberapa wilayah yang kerap dilanda krisis seperti di kawasan Kampung Bugis dan juga Senggarang.

Dijelaskannya, di Kampung Bugis sudah dibangun satu tower penampungan air. Namun air yang digunakan untuk mengisi tower air tersebut berminyak. Sehingga tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.

”Saya sudah minta bagaimana caranya dengan teknologi agar air itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sana,” tuturnya.

Kemudian, kata dia, Senin (30/3) lalu dirinya juga telah memantau kondisi air bersih ke daerah Senggarang Besar. Di sana, masyarakatnya yang sebagian besar tinggal di pelantar harus mengambil air bersih dengan jarak yang jauh.

”Masalah ini juga sudah saya minta kepada pihak kelurahan untuk membuat sumur yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga,” ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk tahun ini Pemko Tanjungpinang juga akan membuat sebuah bungker air yang di taman bunga yang lokasinya persis di depan Gedung PKK Kota Tanjungpinang di Senggarang.

”Disitu (taman bunga, red) ada sumber air besar. Nanti akan dibuat bungker untuk menyediakan air bagi masyarakat. Di APBD Perubahan ini kalau ada duitnya akan mulai kita bangun. Dan itu harus dibangun. Karena sumber air di sana itu cukup besar,” ucapnya.

Lis juga mengatakan, Pemko Tanjungpinang juga akan mulai mencoba untuk mengamankan kawasan-kawasan hutan yang berpotensi menjadi sumber air.

Sebab, permasalahan air di Kota Tanjungpinang ini juga dikarenakan terbatasnya sumber air. Untuk itulah, kata dia, diperlukan adanya sebuah upaya untuk mengamankan kawasan-kawasan hutan tersebut.

”Menyangkut masalah kekeringan ini kita juga sebenarnya harus introspeksi. Alam kalau kita rusak yang punya alam juga akan marah,” ucapnya diplomatis.

Dalam kesempatan itu, Lis menampik jika selama ini Pemko Tanjungpinang terkesan meremehkan permasalahan tentang pengelolaan instalasi air laut menjadi air minum atau Sea Water Reserve Osmosis (SWRO) yang berada di kompleks TNI AL, Batu Hitam.Menurut Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani, pengoperasian SWRO tersebut sangat lambat. Pada saat itu Lis malah mengatakan, seharusnya DPRD Kota Tanjungpinang bisa lebih bijak dalam mengomentari sesuatu.

Sebab, kata dia, SWRO itu bukan hanya semata menjadi tanggung jawab Pemko Tanjungpinang. Namun, dalam pengelolaan SWRO itu ada tiga pemerintahan yang terlibat diantaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Kepri, dan juga Pemko Tanjungpinang.

”SWRO itu kan kewenangan dari pemerintah pusat. Dimana ada batas kewenangan, seperti porsi kewenangan Pemko mana, kewenangan Pemprov juga ada. Untuk tahun ini kita ada pembangunan instalasi pipa. Tapi memang belum bisa dilakukan secara menyeluruh,” tuturnya.

Saat itu Lis juga mengungkapkan hal lain tentang pengelolaan SWRO itu. Sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang, SWRO tersebut tidak jelas bagaimana pengelolaannya.

”Alhamdulillah dengan dukungan dari pihak Lantamal IV Tanjungpinang, fasilitas tersebut akhirnya bisa dibangun. Tapi Lantamal juga sekarang mikir. Karena pipa SWRO untuk menyedot air laut yang tertempel di dermaga Lantamal itu goyang. Kan bahaya,” tuturnya.
Selain itu, kalaupun SWRO itu bisa difungsikan, sumur warga yang ada di sekitar instalasi tersebut akan berubah menjadi asin.

”Hal ini tentu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dan kita harapkan adanya perhatian dari pemerintah pusat,” sebutnya.

Terkait instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar yang ada di Pulau Penyengat yang belum dioperasikan hingga, Selasa (31/3) kemarin karena mengalami kerusakan, Lis mengatakan, sparepart yang rusak di mesinnya harus didatangkan dari luar negeri.

”Dalam pengelolaan SWRO, sistemnya yang harus dipikirkan secara matang. Air ini kebutuhan pokok, dan kita tidak mungkin mengabaikan itu,” tuturnya.

Disinggung tentang harapan Pemko Tanjungpinang kepada Pemprov Kepri terkait air bersih di Ibu Kota Provinsi Kepri ini, Lis mengatakan, Pemko Tanjungpinang berharap dalam penyediaan air bersih ini adanya peran serta dan sinergi antara Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri.

”Tanjungpinang ini kan sebagai ibu kota. Dan air itu merupakan kebutuhan pokok. Jadi kita sama-samalah untuk mengatasi ini,” tuturnya.

Tak Lancar
Disisi lain, persoalan air di Tanjungpinang ini sudah menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat. Saat ditemui di Jalan Basuki Rahmat, Saiful warga Jalan Haji Ungar mengatakan, selama dirinya menjadi pelanggan PDAM Tirta Kepri, pelayanan yang diberikan oleh BUMD Provinsi Kepri tersebut jauh dari harapan.

”Kemarin pernah tiga bulan air tak lancar di rumah saya. Ketika saya telpon ke RRI sekarang malah lancar,” sebutnya sambil tersenyum.
Gara-gara permasalahan air ini, dalam sebulan dirinya terpaksa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan air di rumahnya, ia memerlukan air sebanyak 16 kubik sehari. ”Mau Rp 800 ribu beli air sebulan. Padahal Kholik itu (Direktur PDAM, red) adalah tetangga saya,” tuturnya.

Setali tiga uang dengan Saiful, Yunitri warga Perumahan Taman Gurindam Permai di kawasan Bintan Centre menuturkan, jika dalam sehari air yang mengalir di rumahnya hanya tiga atau empat jam sehari.

”Tidak pernah dalam sehari itu mengalir 24 jam. Karena sudah sering seperti ini jadi terbiasalah,” tuturnya. Azim salah satu pengusaha percetakan di kawasan Bintan Centre juga mengatakan hal yang serupa. Dalam sehari, air yang mengalir di tempatnya tidak pernah lancar.

Bahkan, pada waktu itu Azim juga mengatakan, bahwasanya hanya di Ibu Kota Provinsi Kepri lah orang masih menjual air atau menampung air hujan menggunakan drum.

”Cuma di sini saja yang saya lihat orang banyak nampung air pakai drum. Kalau di ibu kota lain tak pernah saya lihat. Memang masalah air ini sudah dari tahun ke tahun. Pemerintah sepertinya tak serius menanganinya,” ungkapnya.

Dulu, seingat dia, saat kampanye kepala daerah, air sama listrik jadi prioritas. ”Tapi sampai sekarang nol besar. Apalagi sekarang ini sudah masuk lagi tahun politik, takut aja nanti masalah air dan listrik kembali jadi janji,” ucapnya.

Perlu Dibuat Lumbung Air
Anggota DPRD Kepri, Weni mengatakan, terkait kekurangan air di Tanjungpinang cukup memprihatinkan. Harapan masyarakat mendapatkan hak dasar kebutuhan hidup berupa air dari PDAM belum bisa terealisasi maksimal.Masyarakat banyak mengeluhkan terkait air bersih. Untuk itu, pemerintah perlu membangun lumbung-lumbung air di Tanjungpinang agar ketersedian air baik musim hujan dan kemarau bisa terpenuhi.

Apalagi di musim kemarau, kondisi air di Tanjungpinang cukup mengkhawatirkan. Masyarakat banyak mengadu terkait kekurangan air ini. Masyarakat juga masih khawatir membeli air dari tangki-tangki keliling itu karena sumber airnya yang tidak jelas.

”Kondisi ini memang terdengar sejak lama. Kita mengharapkan Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang bisa segera membuat lumbung-lumbung air,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (31/3).

Sangat disayangkan, sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri kondisi air bersihnya belum bisa teratasi. Ia meminta pemerintah agar segera mengoperasionalkan penyulinga air asin menjadi air tawar (SWRO) di Tepi Laut tersebut.

”Ini solusi jangka pendek yang sudah ditunggu-tunggu,” tuturnya.

Itu merupakan program bantuan dari pusat sharing dana dengan Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang. Ia juga mengatakan, pengoperasian SWRO itu menunggu pemasangan pipa sekunder dan tersier.Tahun ini diharapkan pembangunannya bisa segera rampung agar masyarakat bisa menikmati air SWRO tersebut. Meski itu sudah terbangun harapannya pemerintah jangan hanya puasa disitu saja. Tetapi harus kembali membangun bendungan atau waduk di beberapa titik.

Agar ketika sewaktu-waktu air SWRO tidak berfungsi dengan maksimal bisa manfaatkan waduk-waduk air lain.Tentu untuk membangun waduk-waduk itu membutuhkan perencanaan matang dan menghitung volume kebutuhan air masyarakat Tanjungpinang. (TP)

[sk]

Comment