Sosialisasi Kenaikan Tarif Iuran BPJS
Tanjungpinang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Tanjungpinang kembali mengumumkan kenaikan tarif iuran asuransi kesehatan masyarakat. Kenaikan tarif iuran BPJS ini menggikuti atura yang baru sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 19 Tahun 2016, terhitung pada tanggal 1 Januari 2016.
Kepala BPJS Tanjungpinang, Indah langsung memimpin sosialisasi dan konfrensi pers terkait kenaikan iuran BPJS ini, di Kantor BPJS Cabang Tanjungpinang, Jalan Sunaryo, pada hari Senin (21/3).
Indah mengatakan dikarenakan peraturan yang baru dan telah diterapkan untuk tahun 2016 ini, adanya peraturan baru jelas berbeda untuk peserta BPJS dari kalanggan gaji yang kurang dari Rp 4 juta (UMK Tanjungpinang) atau gaji yang lebih dari Rp 4 juta.
“Dari BPJS sendiri harus lebih jeli dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat Tanjungpinang dikarenakan pelayanan yang kurang memadai. Selain itu banyak tunggakan iuran peserta BPJS Kota Tanjungpinang, juga masih dalam satu kendala,” ujarnya.
Indah sendiri, dari pihak BPJS sendiri mengakui bahwa jikalau iuran seperti ini terus-menerus BPJS yang mana hanya bisa bertahan sampai 2019.
“Keadaan ini bisa memungkinkan BPJS tidak bisa dilanjutkan di Tanjungpinang, dikarenakan dari pihak masyarakat yang masih ada berhutang dengan BPJS. Semoga permasalahan piutang iuran ini bisa membaik pada tahun 2016 ini,” jelasnya.
Maka dari itu untuk menikmati fasilitas yang bisa dirasakan bersama masyarakat Tanjungpinang, jika adanya pelayanan seperti obata-obatan sering kosong disebabkan karena pemesanan obat kita tidak bisa secara langsung.
“Untuk kedepanya dari pihak BPJS sendiri meminta kepada kesadaran masyarakat agar bisa juga membatu agar bisa dinikmati olah masyarakat yang lainnya, kalau dari masyarakat sendiri tidak bisa membantu, pihak BPJS pun tidak akan bisa bertahan lama karena hutang sebanyak BPJS telah berjumlah Rp 6 triuliun,” ungkapnya.
Perubahan iuran jaminan kesehatan nasional untuk peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja ini terdapat dan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Perpres tentang naiknya iuran bagi para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 29 Februari 2016 dan diundangkan pada 1 Maret 2016.
Berikut daftar kenaikan iuran untuk setiap kelas perawatan BPJS Kesehatan yaitu :
Untuk Kelas I, naik dari Rp 59.500 per orang per bulan, menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.
Untuk Kelas II, naik dari Rp 42.500 per orang per bulan, menjadi Rp 51.000 per orang per bulan.
Untuk kelas III, naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, menjadi Rp 30.000 per orang per bulan.
Kenaikan iuran untuk menekan defisit klaim pembayaran JKN. Namun dengan iuran baru pun defisit masih tetap terjadi lantaran iuran baru Penerima Bantuan Iuran (PBI) lebih rendah dari usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional sebesar Rp 36.000 per orang per bulan. Dari data defisit BPJS Kesehatan tahun 2015 sekitar Rp 5,85 triliun.
Iuran JKN bagi peserta PBI akan naik menjadi Rp 23.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 19.225. Kini ada 92,4 juta peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah. Kenaikan iuran itu berlaku sejak 1 Januari 2016.
Iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja juga naik. Iuran peserta kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 30.000 per orang per bulan.
Iuran peserta kelas II naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 per orang per bulan. Lalu iuran peserta kelas I menjadi Rp 80.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 59.500. Kenaikan iuran berlaku per 1 April 2016. (Harris)
Comment