Tanjungpinang, SuaraKepri – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang gelar Rapat Koordinasi terkait Permasalahan Kemiskinan dan Rencana Kerja Program Pengentasan Kemiskinan di Ruang Rapat Bappelitbang, Kamis (4/8).
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M.Si selaku pimpinan rapat mengatakan program pengentasan kemiskinan perlu ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan dengan pola penyusunan anggaran yang diusulkan oleh masing-masing OPD dan dengan cara tersebut kemiskinan di Kota Tanjungpinang dapat teratasi secara berkesinambungan.
“Kita tetap optimis kemiskinan di Kota Tanjungpinang dapat teratasi dengan cara setiap OPD dapat menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan berkesinambungan. Hal ini karena niat kita ingin mengurangi angka kemiskinan,” ungkapnya.
Dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan, Riono juga memaparkan data dari BPS terkait jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 sebanyak 19.190 jiwa atau 9,29% yang terbagi atas 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang.
“Dari tahun ke tahun, jumlah warga miskin terus mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa Kota Tanjungpinang cukup berhasil menekan angka kemiskinannya,” jelasnya.
Berdasarkan jumlah rumah tangga dan individu menurut status kesejahteraan, diperoleh data terpadu rumah tangga miskin di Kota Tanjungpinang di masing-masing kecamatan, yaitu 2.264 di Kecamatan Bukit Bestari, 3.824 di Kecamatan Tanjungpinang Timur, 1.665 di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan 2.443 di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
Untuk program kemiskinan dilihat dari jaminan kesehatan, jumlah peserta yang memperoleh bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 17.993 jiwa dari jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang berjumlah 258.487 jiwa.
Dan untuk program perlindungan sosial diberikan beberapa segmen seperti program bantuan pangan non tunai sebesar Rp 110.000/bulan dengan jumlah penerima 8.450 jiwa, program keluarga harapan yang memperoleh Rp 500.000/bulan sebanyak 5.506 jiwa, program sembako yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp 12.000 penerimanya sebanyak 12.000 jiwa dan program Indonesia pintar untuk SD sebanyak 5.895 orang dan SMP sebanyak 3.596 orang.
Riono mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dengan angka kemiskinan yang menurun tersebut dinilai relatif menurun kecil atau lambat.
“Pemutakhiran dan verifikasi validasi data BDT (Basis Data Terpadu) sebanyak 10.196 KPM/rumah tangga belum tuntas. Sebaiknya intervensi program OPD belum optimal memenuhi sasaran berbasis BDT dan diharapkan adanya integrasi lintas sektoral terkait program pengentasan kemiskinan,” tutupnya.
Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Drs. Surjadi, MT memaparkan strategi penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan pada cakupan perlindungan sosial, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup serta pengembangan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat.
“Hal ini perlu kita lakukan dengan menyesuaikan dengan usulan-usulan dari OPD dalam anggaran yang akan disusun pada APBD perubahan ini dan atau APBD murni 2019,” ujar Surjadi.
Surjadi juga telah mengklasifikasikan sasaran program penanggulangan kemiskinan atas 4 kelompok, yaitu individu dan keluarga, masyarakat dan komunitas, Pemberdayaan usaha kecil dan mikro serta harga murah untuk rakyat. “Semoga saja pembagian klasifikasi tersebut dapat memudahkan para kepala OPD dalam penyusunan anggaran,” lanjutnya.
“Bukan hanya melalui dana apbd saja program pengentasan kemisknan ini dilaksanakan, akan tetapi kita juga berupaya melalui dana APBN dengan harapan semua kegiatan tersebut dapat terealisasi dan terlaksana sesuai harapan kita bersama untuk menekan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Tanjungpinang,” ungkap Surjadi. (Humas/Fakhri)
Comment