Tanjungpinang – Sudah pernah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri tentang kelebihan bayar terhadap radio Bintan pada tahun 2019 lalu.
Kini kinerja Kominfo Bintan semakin tak jelas di tahun 2020. Anggaran publikasi yang sepatutnya untuk media-media didaerah Kepri yang mengajukan MoU sesuai syarat terverifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers rekom BPK, malah ada yang tidak kebagian.
KepriDays.co.id pun coba mengkonfirmasi Kepala Dinas Kominfo Bintan Aupa soal tersebut. Ia malah menyuruh pertanyakan ke PPTK yang memegang anggaran publikasi.
“Tanya ke PPTK. Saya suruh atur anggaran biar dapat semua media walaupun sedikit. Maklum anggaran selama masa tanggap darurat wabah covid-19 kena rasionalisasi pengurangan,” kata Aupa seperti melempar tanggungjawab, Jum’at (15/5/2020) malam kemarin melalui pesan Whatsapp.
Sedangkan PPTK Kominfo Bintan Ardinal yang menjabat Kasi Humas dan Publikasi Kominfo Bintan dipertanyakan soal adanya Galeri ataupun Banner, malah menjawab tunggu informasi hingga saat ini.
“Waalaikumsalam wr wb, nanti diinfokan,” kata dia.
Sementara menanggapi perihal ini, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri Zakmi sangat menyayangkan sikap Kominfo Bintan yang tidak memperhatikan perusahaan pers yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual apalagi di tengah wabah Covid-19 ini.
“Dadi pada media tak ada di perhatian dari Pemkab. Mending diganti saja pejabatnya,” kata Zakmi yang juga Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan.
Zakmi pun melanjutkan, memang kepala daerah dan pejabat Kabupaten Bintan di periode ini betolak belakang dengan periode sebelumnya.
Pemkab Bintan hanya memanfaatkan wartawan dan media untuk mensosialisasikan program-program mereka, dan wartawan serta media selama ini sudah sangat mendukung program Pemkab Bintan dengan berita-berita positifnya.
“Bahkan wartawan dan media juga cenderung kurang menggunakan fungsi pengawasannya, agar pemda lebih maksimal dalam bersosialisasi. Nyatanya juga kualiatas wartawan dari tahun ke tahun tak pernah diperhatikan, permohonan uji kompetensi wartawan selalu ditolak serta anggaran uji kompetensi juga malah mereka silpa-kan,” kata Zakmi.
Selanjutnya, Zakmi mengatakan, saat media sedang dalam kondisi memprihatinkan, karena terdampak covid-19 tidak ada bantuan dari Pemkab Bintan yang selama ini dibesar-besarkan oleh media dan wartawan.
“Saya minta wartawan kedepan lebih objektif mempublikasikan Pemkab Bintan ke publik, agar media dan wartawan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” kata Zakmi.
Comment