Tanjungpinang – Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau, Lis Darmansyah menggelar pertemuan bersama perwakilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan PT PLN Persero Cabang Tanjungpinang, di Morning Bakry, Tanjungpinang, Kamis (2/7/2020).
Pertemuan itu disebutkan menindaklanjuti rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kepulauan Riau bersama sejumlah pihak mengenai lonjakan tagihan rekening listrik masyarakat, yang dilaksanakan pada, Selasa, 9 Juni 2020.
Lis Darmansyah mengatakan, Komisi III DPRD Kepulauan Riau sudah menerima hasil temuan berupa rekomendasi dari BPSK terkait lonjakan tagihan rekening listrik masyarakat. Hasil rekomendasi itu akan disampaikan ke publik setelah reses Anggota DPRD Kepri selesai.
Rekomendasi dari BPSK tersebut akan dibahas DPRD Kepulauan Riau dan diserahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
“Kami secara kelembagaan sudah menerima beberapa rekomendasi dari PPNS dan BPSK mengenai permasalahan lonjakan tagihan rekening listrik. Rekomendasi tersebut akan kami pelajari terlebih dahulu dan akan diekspos setelah reses,” kata Lis.
Dalam pertemuan itu, Lis Darmansyah menekankan agar PT PLN Persero Cabang Tanjungpinang tidak menyegel dan mencabut meteran pelanggan yang tidak sanggup untuk membayar tagihan rekening listrik. Dia menyarankan agar PLN memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang tidak mampu.
Lis mengutarakan, hingga saat ini menerima banyak laporan mengenai PLN melakukan penyegelan dan pencabutan meteran listrik masyarakat tidak mampu. Masyarakat yang dicabut meteran listriknya lantaran tak sanggup membayar listrik selama pandemi Covid-19 berlangsung.
“Kami meminta Pt. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang agar memberikan keringanan pembayaran kepada konsumen yang mengalami kenaikan tagihan listrik dengan cara membayar 40 persen dari total tagihan dan sisanya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan konsumen,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu BPSK menyebutkan setelah RDP kenaikan tagihan rekening listrik pada 9 Juni 2020, mereka menerima 137 laporan pengaduan pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan rekening listrik penggunaan April-Mei 2020. Sebanyak 130 pengaduan diterima BPSK melalui posko layanan pengaduan yang disedian PLN Persero Cabang Tanjungpinang.
BPSK menyebutkan terdapat 20 poin hasil rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPRD Kepri mengenai lonjakan tagihan rekening listrik pelanggan di Tanjungpinang-Bintan. Dari pengaduan pelanggan yang diterima BPSK terdapat pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan rekening listrik hingga 300 persen.
“Setelah RDP kemarin, kami buat posko pengaduan, uji petik, melihat secara visual terkait kwh meteran pelanggan, konfortir dengan PLN dan rekomendasinya kami sampaikan kepada DPRD Kepri,” kata penyidik PNS Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kepri, Jufri Helmi.
Sedangkan Manager Operasional PT PLN Persero Cabang Tanjungpinang, Suharno dalam pertemuan itu menyebutkan, sebanyak 6.200 dari 36.000 pelanggan mengalami lonjakan tagihan rekening listrik berdasarkan pencatatan rekening listrik pelanggan Mei-Juni 2020.
Di Kepulauan Riau, PLN Cabang Tanjungpinang mendata sebanyak 11.000 dari 96.000 pelanggan mengalami lonjakan tagihan rekening listrik. Mereka juga mendata sebanyak 4.500 pelanggan menunggak tagihan listrik sejak sebelum pandemi Covid-19.
“Sebanyak 1882 pelanggan mengalami lonjakan tagihan rekening listrik mendatangi langsung ke kantor PLN langsung maupun melalui WA. Sebanyak 174 pelanggan mengajukan cicilan pembayaran tagihan listrik,” ujarnya.
PLN Persero Cabang Tanjungpinang membuka posko pelayanan pengaduan terkait lonjakan tagihan rekening listrik masyarakat di kelurahan, kecamatan, Mal dan di kantor PLN Cabang Tanjungpinang. Mereka menyosialisasikan proses pengecekan tagihan listrik melalui WhatsApp.
“Kami PLN berusaha semaksimal mungkin terbuka, jadi masyarakat yang mengalami lonjakan silahkan dapat melaporkan ke PLN posko dan wa yang telah disediakan,” ungkapnya. ANG PJ
Comment