Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Pembangunan box culvert di Jalan Aisyah Sulaiman, Dompak, mengalami kendala karena ketidakhadiran pemilik lahan dalam beberapa pertemuan mediasi. Hal ini menyebabkan permasalahan terus berlarut-larut.
“Fasilitasi pertemuan tidak mencapai kesepakatan karena ketidakhadiran pemilik lahan dalam dua undangan terakhir yang dilayangkan Kelurahan,” ujar Sekretaris Kelurahan Dompak, Muhammad Bobby, Selasa (09/07/2024).
Berbeda dengan pemilik lahan, masyarakat setempat, kontraktor pelaksana, dan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) selalu kooperatif dan hadir dalam setiap pertemuan mediasi yang difasilitasi Kelurahan Dompak, termasuk pada undangan tertanggal 2 Juli dan 5 Juli 2024.
“Pada beberapa pertemuan yang telah dilakukan, masyarakat mendukung sepenuhnya pembangunan box culvert tersebut, yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh masyarakat serta RT dan RW,” tambah Bobby.
Pembangunan box culvert di Jalan Aisyah Sulaiman Dompak memang memicu pro dan kontra di antara masyarakat dan pemilik lahan. Kedua belah pihak sempat bersitegang saat pertemuan di lokasi hingga Polsek Bukit Bestari harus turun tangan meredam situasi.
Masyarakat yang berdomisili di RT 03 RW 03 Kelurahan Dompak mendukung pembangunan box culvert tersebut, dengan harapan proyek ini dapat mengatasi masalah banjir yang kerap mereka alami.
Namun, salah satu pemilik lahan, Buana Fauzi, menolak pembangunan karena ketinggian box culvert dinilai akan berdampak buruk terhadap usahanya. Lurah Dompak Ardiansyah melalui Sekretaris Kelurahan Muhammad Bobby menyatakan bahwa pihak kelurahan tidak tinggal diam dan terus berupaya agar permasalahan ini mencapai kesepakatan.
Kelurahan Dompak sering memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak, namun usaha tersebut sering kali tidak membuahkan hasil. Akibatnya, Komisi III DPRD Tanjungpinang turun tangan untuk menangani permasalahan ini dengan meninjau langsung kondisi lokasi pembangunan box culvert.
Saat peninjauan, Komisi III mengundang pihak-pihak terkait seperti masyarakat RT 03 RW 03, pemilik lahan, kontraktor pelaksana, pihak Kelurahan, hingga Kadis PUPR Tanjungpinang. Dalam pertemuan tersebut, Kadis PUPR Rusli memberikan solusi untuk mengurangi elevasi atau ketinggian box culvert.
“Namun, PT Amanah Anak Negeri sebagai kontraktor pelaksana tidak bisa memberikan keputusan apapun karena harus berkoordinasi dengan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN),” jelas Muhammad Bobby di kantornya, Senin (08/07).
Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang merencanakan pertemuan lanjutan pada Rabu (09/07) dan meminta semua pihak membawa dokumen kajian yang komprehensif.
Penulis: Angga
Comment