LINGGA, SuaraKepri.com – Tujuh hari menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga masih diliputi ketidakpastian terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Hak yang biasanya diterima jauh-jauh hari sebelum Lebaran itu hingga Jumat (13/03/2026) belum juga masuk ke rekening para pegawai.
Kondisi ini mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan ASN. Sebab, bagi sebagian besar pegawai, THR bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan menjadi penopang utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjelang Lebaran—mulai dari belanja kebutuhan rumah tangga, membeli pakaian baru untuk anak, hingga biaya perjalanan mudik ke kampung halaman.
Sejumlah ASN yang ditemui mengaku belum mendapatkan kepastian informasi mengenai kapan THR tersebut akan dicairkan. Bahkan, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait proses pencairan yang sedang berjalan.
“Biasanya menjelang Lebaran sudah ada kepastian, minimal ada pemberitahuan kapan dibayarkan. Tapi sampai sekarang belum ada informasi yang jelas,” ujar salah seorang ASN di Lingga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Keterlambatan ini perlahan menjadi topik perbincangan hangat di berbagai lingkungan birokrasi. Dari ruang kantor hingga grup percakapan internal pegawai, pertanyaan yang sama terus berulang: kapan THR akan dibayarkan? Sebuah pertanyaan sederhana yang hingga kini belum mendapat jawaban pasti dari pihak berwenang.
Padahal, pembayaran THR bagi ASN setiap tahunnya telah diatur melalui kebijakan pemerintah pusat yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur besaran dan komponen THR, tetapi juga menetapkan waktu pencairan agar hak pegawai dapat diterima sebelum Hari Raya tiba.
Dalam konteks ini, keterlambatan pencairan THR tentu memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kesiapan pengelolaan keuangan daerah. Apakah proses administrasi yang belum rampung, kendala teknis dalam sistem pembayaran, atau justru persoalan klasik dalam tata kelola anggaran yang kembali terulang setiap tahun?
Lebih jauh lagi, situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dari pemerintah daerah. Ketika informasi resmi tidak segera disampaikan, ruang kosong tersebut dengan cepat diisi oleh spekulasi dan asumsi yang berpotensi memperkeruh situasi.
Ironisnya, di tengah tuntutan profesionalisme birokrasi dan disiplin kerja yang selalu dibebankan kepada ASN, para pegawai justru harus menunggu tanpa kepastian mengenai hak mereka sendiri. Sebuah ironi administratif yang kerap terjadi, namun jarang dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Bagi sebagian ASN, keterlambatan ini mungkin masih dapat dimaklumi apabila disertai penjelasan dari pemerintah daerah. Namun ketika yang muncul justru keheningan, wajar jika timbul pertanyaan: apakah persoalannya sekadar teknis, atau ada masalah yang lebih mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah?
Situasi ini juga menjadi ujian bagi komitmen transparansi Pemerintah Kabupaten Lingga. Di era keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya menuntut kebijakan yang baik, tetapi juga penjelasan yang jujur ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga mengenai penyebab tertundanya pencairan THR ASN maupun jadwal pasti pencairannya. Sementara itu, para ASN hanya bisa berharap hak mereka dapat segera dipenuhi sebelum Hari Raya tiba—agar Idulfitri tahun ini tidak datang bersamaan dengan rasa tanya yang belum terjawab.
Bupati hingga DPKAD Lingga, sampai berita ini dinaikkan, belum memberikan tanggapan terkait hal ini.
Penulis: Febrian S.R.
Comment