Lingga, SuaraKepri.com – Lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Lingga belakangan ini disebut-sebut mulai memberikan dampak serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut. Kondisi ini bahkan dinilai turut memengaruhi menurunnya etos kerja sebagian pegawai di lingkungan pemerintah daerah, Selasa (17/03/26).
Situasi yang semakin sulit membuat sebagian ASN harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Keterlambatan berbagai hak keuangan pegawai disebut menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya persoalan baru di kalangan aparatur pemerintahan.
Dalam beberapa kasus yang mencuat di internal birokrasi, sejumlah ASN diduga mulai terjerat berbagai bentuk pinjaman tidak resmi. Mulai dari pinjaman online (pinjol), pinjaman kepada rentenir, hingga keterlibatan dalam praktik judi online (judol) yang dianggap sebagai jalan pintas untuk memperoleh uang secara cepat.
Fenomena tersebut disebut bukan tanpa alasan. Tekanan kebutuhan hidup sehari-hari di tengah ketidakpastian kondisi keuangan membuat sebagian pegawai mencari berbagai cara untuk menutup kebutuhan rumah tangga mereka.
Sebagian ASN memilih meminjam uang melalui layanan pinjaman online yang prosesnya relatif cepat, meskipun dengan bunga yang tinggi. Sementara itu, tidak sedikit pula yang terpaksa meminjam kepada rentenir dengan risiko beban utang yang semakin memberatkan.
Bahkan, dalam situasi yang lebih memprihatinkan, terdapat pula ASN yang mencoba peruntungan melalui permainan judi online. Praktik ini dinilai sebagai bentuk keputusasaan ekonomi, ketika sumber pendapatan yang seharusnya menjadi sandaran utama belum juga diterima.
Seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja A, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut kini mulai dirasakan oleh banyak pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Menurutnya, sejumlah rekan kerjanya mulai mengalami kesulitan ekonomi yang cukup serius.
Ia menjelaskan, sebagian ASN bahkan memilih tidak masuk kerja karena keterbatasan biaya transportasi, terutama bagi mereka yang memiliki jarak tempuh cukup jauh menuju kantor.
“Beberapa rekan kami terpaksa tidak masuk kerja karena memang sudah tidak memiliki ongkos untuk berangkat. Kondisi ini membuat banyak dari kami berada dalam situasi yang sangat sulit,” ungkapnya.
Menurut A, sebagian pegawai akhirnya terpaksa meminjam uang kepada rentenir karena tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kami terpaksa meminjam kepada rentenir karena memang tidak ada alternatif lain. Tunjangan daerah belum dibayarkan, gaji pun belum jelas, sementara kami berharap pada THR, tetapi hingga kini juga belum dicairkan. Kami merasa kondisi ini sangat tidak adil,” ujarnya.
Situasi tersebut bahkan memunculkan persoalan baru di lingkungan kerja. Salah satu kasus yang mencuat adalah adanya ASN yang terus-menerus tidak masuk kerja karena dikejar oleh penagih utang hingga ke kantor tempat ia bekerja.
Dari penelusuran internal yang dilakukan oleh rekan-rekan sesama pegawai, diketahui bahwa beberapa ASN diduga memiliki utang kepada rentenir dengan nominal yang tidak kecil, bahkan mencapai puluhan juta rupiah.
“Kami melihat sendiri bagaimana tekanan itu memengaruhi kondisi psikologis rekan-rekan kami. Ada yang menjadi jarang masuk kerja karena terus ditagih utang. Ini jelas menjadi gambaran betapa beratnya tekanan ekonomi yang mereka alami saat ini,” pungkasnya.
Penulis : Febrian S.r
Comment