Anambas, suarakepri.com – Dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2019 di Desa Matak, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Sabtu (14/08).
Dugaan tersebut berdasarkan laporan dari salah seorang warga berinisial (Ir) yang menyatakan bahwasanya sampai saat ini Kepala Desa Matak, Awaluddin kurang transparan terkait anggaran Dana Desa.
Adapun anggaran Dana Desa yang dipermasalahkan mengenai jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019.
Menurut Ir, pada tahun 2019 ada sembilan jenis kegiatan yang telah disepakati oleh pihak Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
Namun Ir mempertanyakan kembali maksud dari sekretaris desa yang mendatangi rumah kepala BPD tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu.
“Kami sebagai masyarakat sangat bingung dengan tindakan perangkat Desa tersebut, dengan maksud meminta tandatangan terkait revisi jenis kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019,” ujarnya.
Atas dasar itulah Ir menduga adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh Perangkat Desa Matak, dan mempertanyakan kenapa laporan penambahan kegiatan baru diajukan setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat dan PPK beberapa hari lalu.
Menyesuaikan informasi yang didapat, pihak kami (anggota suarakepri.com) langsung menghubungi Kepala BPD, Hadran melalui via telepon untuk menyesuaikan informasi yang didapat dari Ir.
Hadran menjelaskan, bahwasanya memang benar adanya pihak Desa Matak yang mendatangi kediamannya beberapa Minggu lalu.
“Memang benar ada yang mendatangi saya, pada saat itu, kalau tidak salah saya sekretaris desanya langsung yang datang untuk memintai saya menandatangi berita kesepakatan perubahan anggaran pendapatan belanjaan dana desa (APBDesaP) tahun 2019,” paparnya.
Namun Hadran mengungkapkan pihaknya menolak untuk menandatangi permintaan tersebut, dengan alasan dirinya sudah menandatangani dan mengesahkan kegiatan yang diajukan sebelumnya.
“Sebelumnya saya sudah pernah menandatangi dan menyepakati laporan kegiatan yang diajukan, jika saya tanda tangani lagi, takutnya ada item atau anggaran yang berubah, makanya saya tidak berani menandatanginya,” pungkasnya.
Selanjutnya, untuk mendapatkan berita yang berimbang, pihak kami mencoba untuk konfirmasi langsung menghubungi Kepala Desa Matak.
Menurut keterangan Awaluddin selaku Kepala Desa Matak menjelaskan bahwasanya dugaan korupsi itu tidak benar.
Awaluddin menjelaskan pihaknya sudah sangat transparansi terkait informasi dan penggunaan anggaran dana desa.
“Menurut saya, pihak kami sudah sangat transparan terkait penggunaan dana desa, dimana setiap ingin melaksanakan kegiatan maupun hasil dari penggunaan tersebut selalu disampaikan melalui musyawarah daerah di balai desa, dan itu ada dokumentasi dan absensinya,” ungkapnya.
Sedangkan terkait kedatangannya kekantor BPD, berdasarkan keterangan Awaluddin pihaknya bukan untuk merubah kegiatan yang telah diajukan, namun untuk kelengkapan dokumen.
“Adapun maksud dan tujuan kami ke kantor BPD adalah untuk melengkapi dokumen dan memperbaiki kesalahan administrasi, bukan untuk merubah kegiatan yang telah dilaksanakan,” tegasnya.
Awaluddin juga menambahkan jika ada indikasi atas kelalaian atau kesalahannya selama menjabat sebagai Kepala Desa sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu.
“Saya kan manusia biasa juga, jika memang ada kesalahan dan kelalaian yang saya lakukan sebaiknya dirapatkan dalam musyawarah desa, dan biarkan pihak kepolisian memutuskan, apakah saya bersalah apa tidak,” tutupnya.
Comment