TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Sementara itu, terkait adanya keluhan dan keingin Pemko Tanjungpinang yang akan mengajak BPS Kepri untuk duduk bersama terkait data kemiskinan di Kota Tanjungpinang yang tidak sama.
Hal ini ditanggapi datar oleh Kepala Badan Pusat Stastik (BPS) Kepri, Dumagar Hutahuruk membenarkan bahwa memang tidak akan sama.
“Pendataan kemiskinan yang dilakukan Pemko Tanjungpinang, pasti tidak akan sama dengan data yang dilakukan oleh kita (BPS Kepri). Kalau pendataan yang kita lakukan selalu berdasarkan mikro maupun makro. Kita juga tidak melarang mereka untuk melakukan pendataan, tetapi hasil pendataan BPS lah yang harus dipakai pemerintah, termasuk jumlah penduduk yang juga selalu berbeda dengan mereka,” ujarnya usai ekspose data BPS Kepri, di kantornya, Batu 6, pada awal Januari lalu.
Dumagar menegaskan bahwa ada factor yang mempengaruhi hasil pendataan atau survey seperti waktu, koresponden dan metode cara pendataan yang juga berbeda.
“Kalau kita duduk bersama untuk mensikronkan hasil survey data ini, bukan hanya duduk bersama, tetapi juga melakukan pendataan atau survey. Kalau survey dilakukan sendiri-sendiri pasti akan tetap berbeda,” tegasnya lagi.
Untuk melakukan pendataan, Dumagar juga meminta jangan sampai dikait-kaitkan dengan program pemerintah yang akan dilaksanakan.
“Apabila kami melakukan pendataan dikaitkan dengan program tertentu, jadi salah kami. Sebab bila pendataan ada dikaitkan dengan program pemerintah, maka koresponden akan memberikan data yang tidak benar dan akan berbohong,” tutupnya.
[sk]
Comment