JAKARTA: Dewan Pers kembali melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui
pelatihan dan fasilitasi uji kompetensi wartawan. Kegiatan akan berlangsung di 34 provinsi.
Sebelumnya Dewan Pers bersama 18 lembaga uji kompetensi yang berasal dari organisasi profesi
dan perguruan tinggi, pada Februari hingga Maret 2021 melaksanakan UKW di 18 provinsi,
dengan hasil 896 dinyatakan kompeten.
“Semakin bertambahnya jurnalis yang kompeten kita semakin optimistis berita dan informasi yang
disampaikan ke masyarakat kian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jamalul Insan, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers.
Tugas dan tanggung jawab jurnalis yang sudah dinyatakan kompeten akan semakin berat.
Wartawan profesional harus menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan
UU Pers No. 40 Tahun 1999, dalam menjalankan profesinya.
Fasilitasi UKW tahun ini merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan,
karena pandemi Covid-19. Tahun lalu, acara pelatihan dan uji kompetensi wartawan rencananya
berlangsung di 20 provinsi dengan target 480 peserta, namun hanya dilakukan di satu provinsi
yakni di Sumatra Barat dengan jumlah peserta 24 peserta.
“Pada 2021 ini ditambah menjadi 34 provinsi dengan target 1.700 peserta,” kata Henry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers.
Kegiatan sertifikasi wartawan itu, sudah disampaikan juga dalam Rapat
Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, awal Februari 2021.
Dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers
No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan disebutkan bahwa tujuan sertifikasi
wartawan di antaranya meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, dan bagian dari
sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Sertifikasi wartawan juga bagian dari upaya
menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
Selain itu kegiatan uji kompetensi wartawan juga bertujuan menjaga harkat dan martabat
kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual, menghindari penyalahgunaan profesi,
dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.
“Produk jurnalistik adalah karya inetelektual, proses menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hendry.
Seperti tujuan sertifikasi, wartawan memiliki posisi strategis dalam industri media, tidak sekadar
buruh, pekerja, yang sekadar komponen pelengkap. Ruang redaksi harus diiisi oleh orang yang
memiliki kompetensi sesuai tingkatannya.
“Media berperan dalam membangun dan membentuk
opini publik – bahkan menggunakan frekuensi publik di media penyiaran –harus dikelola orang
yang memiliki kompetensi,” kata Hendry.
Hingga kini masih banyak laporan masyarakat terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Tidak
sedikit kepala desa, kepala sekolah, pejabat operasional di tingkat kabupaten/kota, yang didatangi dan diintimidasi bahkan hingga pemerasan, oleh orang yang mengaku sebagai wartawan.
Mereka
selalu datang dengan alasan untuk konfirmasi kasus penyelewengan dana, rencana pengadaan
barang atau pengerjaan proyek.
Wartawan yang sudah mengikuti sertifikasi akan memiliki kartu kompetensi. Kartu kompetensi
adalah bukti bahwa mereka yang memegang kartu tersebut dalam bekerja sudah memenuhi standar
kompetensi wartawan, dan memegang teguh kode etik jurnalistik.
Kartu kompetensi juga bertujuan
melindungi masyarakat, agar bisa membedakan wartawan baik yang bertujuan memberitakan,
sehingga patut diterima dan diberi informasi, dan wartawan yang hanya memeras dan
mengintimidasi sehingga patut dilaporkan ke polisi.
Comment