Jakarta, suarakepri.com – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini memperkuat upaya penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
Dalam laporan hasil pembahasan, Habiburokhman menyebut ruang lingkup perampasan aset mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam penanganan kejahatan finansial, termasuk penipuan berkedok investasi yang merugikan masyarakat. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.
RUU tersebut juga mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Prosesnya tetap melalui tahapan hukum, termasuk pemeriksaan di pengadilan dan putusan hakim.
Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan perampasan aset harus berjalan dengan pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai. Ia mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak menjadi alat politik maupun sarana penyalahgunaan kekuasaan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Melalui regulasi ini, DPR berharap pemulihan aset hasil tindak pidana dapat berjalan lebih efektif. Pengembalian aset kepada korban dan negara menjadi salah satu tujuan penting, dengan tetap melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik. (Thafan Casper)

Comment