Jakarta, SuaraKepri.com – Sidang paripurna pembahasan tingkat II Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR telah berakhir dengan proses voting terbuka. Hasilnya, DPR menerima RUU Pilkada yang artinya pilkada dalam waktu ke depan akan dilaksanakan melalui DPRD atau tidak langsung.
“Rapat Paripurna memutuskan pilihan melalui DPRD,” Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso selaku Pimpinan Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari yang dirilis oleh liputan 6.
Dalam voting, ada 2 opsi yang ditetapkan pimpinan DPR, yakni tetap pilkada langsung oleh rakyat atau pilkada melalui DPRD. Hasilnya, dari 361 total anggota DPR yang masih bertahan, sebanyak 135 anggota DPR memilih untuk pilkada langsung, sedangkan 226 anggota DPR memilih pilkada oleh DPRD.
Secara rinci, pendukung pilkada langsung terdiri dari 88 anggota Fraksi PDIP, 20 anggota Fraksi PKB, 10 anggota Fraksi Hanura, dan 6 anggota Fraksi Demokrat. Sementara yang memilih pilkada oleh DPRD terdiri atas 22 anggota Fraksi Gerindra, 73 anggota Fraksi Golkar, 44 anggota Fraksi PAN, 55 anggota Fraksi PKS, dan 32 anggota Fraksi PPP.
Sidang Paripurna yang membahas RUU Pilkada berlangsung alot dan sulit ditebak. Penuh dengan hujan interupsi. Sebagian besar anggota fraksi Partai Demokrat tiba-tiba walkout keluar Gedung DPR lantaran 10 usulan yang disampaikan dinilai tak digubris pimpinan rapat yang diketuai Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Demokrat sebelumnya memutuskan untuk mendukung pilkada langsung dengan catatan harus ada 10 perbaikan pada pelaksanaan pesta demokrasi oleh rakyat tersebut. Yakni melakukan uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak dilakukan; pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka; akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
Kemudian, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar. Itu harus dilarang; larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam; larangan pelibatan aparat birokrasi; larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada; penyelesaian sengketa pilkada: pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
Dengan aksi walkout tersebut, suara voting dari 148 anggota Demokrat kandas. Maka posisi kubu koalisi partai pendukung pilkada melalui DPRD di atas kertas dibanding koalisi pendukung pilkada langsung oleh rakyat.
PDIP ke MK?
[sk]
Comment