Tanjungpinang, SuaraKepri – Badan Penyelaras dan Pengawal Pembangunan Kepulauan Rian (BP3KR) tidak mau ketinggalan untuk memberikan sumbangsihnya dalam bentuk Pokok Pikiran mereka kepada Pemprov Kepri. Seusai merayakan Hari ulang tahun (Hut) Provinsi Kepri ke-13, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana langsung mengajak tokoh-tokoh BP3KR dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan daerah di Kepri.
Agung dalam kesempatan itu, meminta masukan dari BP3KR dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepri kedepannya. “BP3KR harus lebih berperan dalam membangun Kepri. Tanpa perjuangan mereka, Provinsi Kepri ini tidak akan terbentuk dan ada hingga saat ini,” ujar Agung memberi apresiasinya terhadap BP3KR.
Rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kepri Agung Mulyana dan Ketum BP3KR di Gedung Daerah, pada 27 September 2015 yang lalu. BP3KR pun menyampaikan sembilan (9) Pokok Pikirannya sempena Hut Provinsi Kepri yang dirumuskan pada tanggal 27 September 2015 lalu.
Adapun sembilan pokok pikiran mereka adalah mengusulkan kepada DPRD Provinsi Kepri menetapkan Peraturan Daerah (Perda) BP3KR, Menindaklanjuti usulan-usulan beberapa Perda yang pernah disampaikan oleh BP3KR menjadi Perda, Pengelolaan APBD dengan sistem e-budgeting dan Penanganan anggaran berbasis accrual, Perlunya penegasan Provinsi Kepri memiliki visi maritim.
Sikap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), Dalam upaya mendorong pelaksanaan demokrasi yang berkualitas terutama menghadapi Pilkada 2015, menanggapi defisit anggaran pemerintah Provinsi Kepri, Penyusunan buku perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, dan terakhir adalah Urgensi ketersediaan air dan listrik di Provinsi Kepri.
9 pokok pikiran BP3KR ini sendiri disusun oleh tim peremus yang diketuai oleh Drs Manimbang Kahariady, Sekretaris Muhammad Faizal, SH MM serta beberapa orang anggota diantaranya Prof. DR Wagiyono, Ir. H. M Nur Syafriadi, MSI, Ir H M Nazar Machmud, Drh H Bachtiar Moerad, Anis Anorita serta beberapa tokoh BP3KR lainnya.
Tokoh BP3KR, Datok Huzrin mengungkapkan bbahwa rumusan pokok pikiran BP3KR ini sangatlah penting bagi Pemprov Kepri.
“Perda BP3KR harus segera ditetapkan, hal ini sebagai upaya untuk melestarikan nilai histori serta semangat kejuangan kepada generasi mendatang. Sementara hal serupa telah dilakukan oleh Provinsi Banten dan kita ketinggalan,” ujar Huzrin.
Huzrin juga menegaskan bahwa pengelolaan APBD Kepri harus diwujudkan dalam bentuk transfaransi dan akuntability serta pelaksanaan anggaran secara effisien dan efektif.
“BP3KR memandang perlu penyelenggaraan APBD yang transparan, aspiratif, akuntabel, dan online sehingga siapapun kapanpun dapat mengakses secara cepat dan mudah. Dan banyak pikiran BP3KR yang harus segera diserap olkeh Pemprov Kepri,” ungkapnya.
[sk]
Comment